Tolak Vonis Penjara, Mantan Presiden Afsel Tunggangi Penjarahan dan Pembakaran

JOHANNESBURG ✪ Afrika Selatan mengerahkan bala tentara guna meredam aksi kekerasan yang semakin merebak menyusul mantan Presiden Jacob Zuma masuk lokap.

Sebagaimana kerusuhan yang berlangsung beberapa hari itu telah menewaskan enam orang pada Senin (12/7).

Institusi Kepolisian setempat menegaskan, situasi gangguan keamanan meningkat ketika Zuma menolak vonis hukuman penjara selama 15 bulan yang dijatuhkan terhadapnya di pengadilan tinggi negara itu.

Pendukung pro-Zuma telah memicu protes saat mantan Presiden itu menyerahkan dirinya minggu lalu sehingga situasi tak terkendali dan terjadi tindakan penjarahan, dan pembakaran.

Kerusuhan tersebut terjadi diawali dari daerah KwaZulu-Natal berlanjut ke Gauteng yang merupakan salah satu kota terbesar di Johannesburg, provinsi Afrika Selatan..

Pemerintah daerah Gauteng berikut asosiasi farmasi independen mengatakan, beberapa situs warisan dunia dan klinik vaksinasi COVID-19 di Gauteng dan KwaZulu-Natal telah ditutup karena masalah keamanan, selanjutnya kegiatan kampanye imunisasi juga ditunda.

“Apa yang kita saksikan saat ini adalah suatu tindakan kriminal oportunistik yang dilakukan sekelompok orang untuk menghasut terjadinya kerusuhan, bahkan tindakan penjarahan dan pencurian itu merupakan kedok belaka,” ungkap Cyril Ramaphosa, Presiden Afrika Selatan pada Senin malam.

Dirinya juga menambahkan, terjadinya tindakan penjarahan dipusat perbelanjaan, apotek disertai terhambatnya program vaksinasi berikut penyaluran pasokan makanan, dimana akan berdampak kekurangan logistik dan obat-obatan dalam beberapa pekan mendatang.

Dikutip dari Aljazeera, peristiwa konfrontasi itu kerap terjadi dengan pihak militer sehingga memicu tudingan dari mantan presiden Zuma dan para pendukungnya bahwa mereka adalah korban tindakan kekerasan bernuansa politis oleh penggantinya, Ramaphosa.

Zuma, 79, dijatuhi vonis hukuman akhir bulan lalu karena menentang perintah pengadilan untuk menyerahkan bukti kepada penyelidik yang menyelidiki kasus korupsi tingkat tinggi selama sembilan tahun dirinya berkuasa hingga 2018.

Keputusan untuk memenjarakan Zuma merupakan hasil dari sebuah rangkaian proses hukum negara Afrika Selatan.

Penegakkan supremasi hukum juga termasuk politisi yang berkuasa, pasca peristiwa apartheid atau yang disebut politik diskriminasi warna kulit antara keturunan eropa terhadap penduduk asli beberapa waktu lalu.

 

Interaksi Berita
Interaksi Komentar: