Perspektif Publik terhadap Eksistensi Komisi Yudisial

INVESTIGASI ✪ SAINTIFIK – Publik tanah air dikejutkan dengan adanya penetapan tersangka secara resmi terhadap dua pimpinan tertinggi Komisi Yudisial (KY) oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Dua pimpinan KY yang terkena jeratan kriminalisasi tersebut adalah Suparman Marzuki dan Taufiqurahman Sahuri.
Penetapan tersangka ketua dan komisioner KY tersebut merupakan buntut atas dugaan pencemaran nama baik dari laporan Hakim Sarpin Rizaldi. Sebelumnya, Hakim Sarpin menjadi buah bibir atas putusan kontroversial dalam sidang praperadilan yang memenangkan gugatan Komjen Pol Budi Gunawan. Atas putusan yang terlihat janggal dan menimbulkan keresahan dimasyarakat, maka pimpinan KY mengkritik kinerja dan integritas hakim Sarpin.
Hakim Sarpin pun membalas dengan mengaku keberatan atas komentar dan pernyataan para komisioner KY yang menyebutnya sebagai hakim bermasalah sebelum menangani gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan dan pemberitaannya dimuat di sejumlah media cetak dan elektronik. Tentu saja kita merasa heran dan diluar dari logika berpikir yang sehat, kala pimpinan KY memberi penilaian terhadap putusan seorang hakim justru mendapat respon yang negatif. Padahal, pimpinan KY bertindak bukan mengatasnamakan secara pribadi, melainkan bertindak sebagai mandat daripada institusi KY.
Polri sebagai lembaga penegak hukum dalam menetapkan tersangka terhadap pimpinan KY terkesan tidak objektif, dan bahkan diduga adanya unsur “balas budi” terhadap hakim Sarpin yang memenangkan gugatan Komjen Pol Budi Gunawan. Polri, sebagai mitra masyarakat dan juga menjadi benteng penegakan hukum, seharusnya dapat melihat hukum dengan kaca mata keadilan dan kemanfaatan, bukan dengan hanya melihat hukum secara kaku. Hal ini karena pimpinan KY dalam melaksanakan tugasnya, bertindak secara objektif tanpa adanya unsur kepentingan.
Dengan telah ditetapkannya pimpinan KY sebagai tersangka atas laporan pencemaran nama baik dari seorang hakim, maka hal ini tentunya menjadi sebuah preseden buruk terhadap eksistensi sebuah intitusi negara dan hubungan dengan lembaga negara lainnya. Jika pimpinan sebuah intitusi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dikriminalisasikan tanpa adanya alasan secara objektif, pastinya akan dapat mengancam eksistensi dan kewibawaan dari sebuah intitusi negara yang secara konstitusional telah dijamin dalam UUD 1945.

Upaya kriminalisasi di republik ini tidak hanya berhenti kepada pimpinan dan unsur penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melainkan juga telah melebar ke pimpinan institusi negara lainnya

Penulis: Andryan, SH., MH Dosen FH.UMSU
Ancaman kewibawaan terhadap KY bukanlah sesuatu hal main-main. Hal ini karena jika laporan hakim Sarpin atas keberatannya dikomentarin dapat seketika menjerat pimpinan KY, maka kedepannya akan banyak pula hakim-hakim lainnya di republik ini yang akan juga balik melaporkan pimpinan KY jika sang hakim tersebut dikomentarin atau diberikan rekomendasi sanksi oleh KY.
Bersama, Mengawal Wibawa Komisi Yudisial
Upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KY, tentunya tidak hanya mengancam kewibawaan KY sebagai sebuah lembaga negara yang merdeka, tetapi juga telah mengkhianati amanat konstitusi. Oleh karenanya, menjadi hal yang mendesak jika presiden Jokowi sebagai kepala negara harus turun tangan untuk menghentikan segala tindakan yang akan mencederai wibawa KY dan merendahkan penegakan hukum di Indonesia. Sikap dan tindakan presiden Jokowi diharapkan untuk dapat mengawal wibawa KY sebagai lembaga negara yang independen dan dijamin dalam UUD 1945.
Perubahan ketiga UUD 1945 telah memperkenalkan sebuah lembaga negara bantu (auxiliary institusion) dalam rumpun kekuasaan kehakiman, yakni Komisi Yudisial yang mana diatur dalam Pasal 24B UUD 1945. Dalam ayat (1) Pasal 24B UUD 1945, menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim.
Meskipun KY merupakan lembaga yang membantu dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, tetapi sebagai lembaga negara yang menjadi “pengawas eksternal”, KY sebenarnya adalah lembaga negara yang mandiri sebagaimana yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Sebagai lembaga negara mandiri, KY tidak dapat dipengaruhi oleh cabang kekuasaan lainnya. Dengan demikian, KY dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat independen, terlepas dari intervensi dan bertindak secara objektif.
Kehadiran KY dalam memberikan pengawasan terhadap hakim, tidak lain karena pada pertengahan tahun 1980-an, lembaga peradilan di negeri ini mendapat sorotan tajam karena dililit oleh “mafia peradilan”. Dimana “mafia peradilan” sebagai gambaran terhadap sebuah proses pengadilan yang korup dengan adanya kolusi antara catur wangsa penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, pengacara).
Hakim yang menjadi objek dalam pengawasan KY, walaupun dalam memberikan putusannya selalu berlindung terhadap prinsip kebebasan dengan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, tetapi sesungguhnya hakim menjadi biang daripada “mafia peradilan, karena kurang mandirinya secara penuh lembaga kekuasaan kehakiman.
Sebagai catatan, sampai tahun 1999 masih terjadi dualisme pembinaan hakim yakni dibawah Mahkamah Agung (MA) dan dibawah pemerintah (eksekutif). MA melakukan pembinaan dibidang pelaksanaan peradilan atau substansi dan teknis yudisialnya, sedangkan pemerintah melakukan pembinaan dibidang administrati kepegawaian dan finansialnya. (Mahfud MD: 2010).
Kehadiran KY sebagai sebuah agenda reformasi untuk memberantas praktek mafia peradilan menjadi sebuah pencapaian besar dalam sistem ketatanegaraan republik ini. Oleh karenanya, KY diberikan kedudukannya secara konstitusional dalam kekuasaan kehakiman, maka sudah sangat tegas disebutkan bahwa KY merupakan lembaga negara yang sangat vital untuk menjaga martabat hakim dan mengawasinya agar tidak dikotori oleh praktek mafia peradilan.
Kita tentunya berharap agar semua elemen bangsa ini dapat mengawal kewibawaan KY dengan menghormati setiap keputusan dan kebijakan dari pimpinan KY. Hal ini dimaksudkan agar tetap dan terus meningkatkan perannya sebagai pengawas hakim serta hakim agung, bukan justru sebaliknya menebar berbagai ancaman kriminalisasi terhadap komisionernya serta eksistensi KY. Terlebih lagi, pimpinan KY juga harus diberikan perlindungan secara hukum agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa adanya ancaman kriminalisasi yang menyertainya.
Mahfud MD pernah menuturkan bahwa, orang boleh tidak suka kepada orang atau pejabat tertentu, tetapi dalam melampiaskan ketidaksukaan jangan lantas menghancurkan konstruksi yang diberikan oleh konstitusi terhadap insitusinya, dalam hal ini KY sebagai lembaga negara yang merdeka dalam mengawal proses peradilan bersih di republik ini.
Interaksi Berita