Prespektif Paham Trias Politika dan Trias Korupsika Menurut Ahli

SAINTIFIK ✪ Trias politika merupakan konsep pemerintahan negara yang kini banyak digunakan oleh negara-negara di penjuru dunia. Konsep dasarnya adalah bahwa kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan kepada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus dipisahkan antar lembaga-lembaga negara.
Trias politika sebagai sebuah ide dimana pemerintahan yang berdaulat harus dipisahkan antar dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, bertujuan mencegah satu orang atau kelompok yang mendapatkan kekuasaan terlalu banyak. Pemisahan kekuasaan ini sebagai sebuah prinsip normatif untuk mencegah menyalagunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.
Dalam pembagian kekuasaan, lebih menitikberatkan pada pembedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif. Trias Politika menurut John Locke, dalam bukunya yang berjudul “Two Treaties of Goverment” mengusulkan agar kekuasaan di dalam sebuah negara dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Menurut John Locke, agar pemerintah tidak sewenang-wenang, maka harus ada pembedaan pemegang kekuasaan-kekuasaan ke dalam tiga macam kekuasaan, yaitu Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang), Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang), serta Kekuasaan Federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan Negara-Negara lain).
Pendapat John Locke inilah yang mendasari awal muncul teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan (absolut) dalam suatu negara. Menurut para ahli lainnya, yakni Montesquie yang merupakan seorang pemikir berkebangsaan Perancis mengemukakan teorinya yang disebut trias politika. Dalam bukunya yang berjudul “L’esprit des Lois” pada tahun 1748 menawarkan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke. Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu di adakannya pemisahan kekuasaan negara dalam tiga organ, yaitu Kekuasaan Legislatif (pembuat undang-undang), Kekuasaan Eksekutif (pelaksana undang-undang), Kekuasaan Yudikatif (mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang).
Konsep yang dikemukakan oleh John Locke dengan konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu pada dasarnya memiliki perbedaan, yaitu menurut John Locke kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yuikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri. Menurut Montesquieu bahwa kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan ferderatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif. Pada kenyataannya, sejarah menunjukkan bahwa cara pembagian kekuasaan yang dikemukakan Montesquieu yang lebih diterima.
Trias Politika di Indonesia merupakan negara yang menganut paham trias politila dengan yang dikemukakan oleh Montesquieu tiga pembagian kekuasaan yaitu, Kekuasaan Legislatif sebagai memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, Kekuasaan Eksekutif sebagai pelaksana Undang-Undang, serta Kekuasaan Yudikatif sebagai memegang kekuasaan mengadili pelanggaran Undang-Undang ataupun juga menguji Undang-Undang.
Trias Korupsika
Meskipun negara yang menganut konsep trias politika dimaksudkan untuk dapat menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga/organ negara yang berkuasa, akan tetapi dewasa ini khususnya yang tengah dihadapi negeri ini justru berbalik dengan apa yang telah di ajarkan secara murni melalui teori trias politika. Beragam penyalahgunaan kekuasaan yang berujung dengan perilaku korupsi sangat berkaitan erat dengan tiga pelaku kekuasaan negara, yakni Eksekutif, Legislatif serta Yudikatif.

Pendapat John Locke inilah yang mendasari awal muncul teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan (absolut) dalam suatu negara

Andryan, SH., MH Dosen Fakultas Hukum UMSU
Dewasa ini, hampir setiap saat kita mendengar dan melihat bahwa tiga organ kekuasaan inilah yang sering populer terlibat dalam skandal korupsi yang semakin mengkhawatirkan. Dalam kekuasaan eksekutif misalnya, para Menteri Negara yang merupakan pembantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan negara justru sering terlibat dalam skandal korupsi.
Selain dari pada Menteri Negara, juga terdapat organ jabatan yang masih merupakan ranah kekuasaan eksekutif seperti Gubernur, Walikota maupun Bupati juga tidak terlepas dengan perilaku korupsi. Bahkan, sejak pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara langsung dilaksanakan, setidaknya hampir 80 persen lebih kepala daerah tersebut terlibat dalam skandal korupsi ataupun berurusan dengan hukum.
Di dalam ranah kekuasaan legislatif, para dewan rakyat seakan telah menjadi bulan-bulanan dengan ramainya dan secara berjemaah para wakil rakyat yang mendekam di jeruji besi sebagai tahanan koruptor. Bahkan, lembaga legislatif dapat dikatakan dalam suatu survei yang dilakukan lembaga terpercaya, membuktikan lembaga legislatif sebagai lembaga terkorup di negeri ini. Seakan menjadi tamparan pedas tatkala lembaga yang konon sebagai perwujudan rakyat dan berjuang demi kepentingan rakyat, justru menjadi lembaga terkorup.
Tidak hanya lembaga eksekutif maupun legislatif saja yang telah menyalahgunakan kewenangannya, melainkan pula lembaga yudikatif yang merupakan lembaga peradilan untuk menjadi pilar keadilan di negeri ini pun masih menjadi sarang mafia dalam melahirkan para koruptor. Padahal, lembaga yudikatif sebagai lembaga yang dapat mengadili para pelaku kekuasaan eksekutif maupun legislatif apabila melakukan penyalahgunaan kekuasaan negara. Dengan masuknya lembaga yudikatif menjadi join sesion dalam perilaku korupsi, membuat negeri ini menjadi sempurna sebagai republik para tikus-tikus berdasi.
Setidaknya, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh tiga organ kekuasaan yakni eksekutif, legislatif maupun yudikatif tersebut, seakan menjadi ciri khas bahwa negeri ini telah menerapkan doktrin Trias Korupsika. Artinya, bahwa suatu negara telah mempunyai tiga lembaga kekuasaan, yang mana antara satu lembaga kekuasaan dengan lembaga kekuasaan lainnya saling berkonspirasi dalam berbuat korupsi dan menggerogoti uang rakyat.
Apabila trias politica bermaksud untuk menghindari tiga organ kekuasaan dalam penyalahgunaan kekuasaannya di suatu negara, lain halnya dengan trias coruptica yang justru menjadi teori pembenar bahwa dalam suatu negara terdapat tiga organ kekuasaan yang kental dengan perilaku korupsi. Apakah republik ini telah menganut konsep trias politika atau kah lebih menjurus dalam doktrin trias korupsika? Tentu saja publik lah yang akan dapat menjawabnya dengan cerdas.
Meskipun korupsi seakan telah menjadi budaya dan merasuki hampir di setiap lini organ/lembaga negara, tetapi sebagai sebuah negara demokrasi, menerapkan konsep trias politica haruslah secara optimal agar dapat mencegah perilaku menyimpang serta penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini tentu saja dimaksudkan untuk menutup lubang agar tidak terjerumus dalam doktrin trias korupsika yang berakibat negara menjadi ladang bagi para koruptor.
Interaksi Berita