Penjarakan Penolak Vaksin, Presiden Filipina: Pelanggar Pembatas Sosial Ditembak

MANILA, FILIPINA ✪ Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam akan mengirim setiap orang ke penjara apabila menolak untuk divaksinasi virus corona, ketika pemerintah meningkatkan status perbatasan sosial negara itu pada level waspada atas kasus-kasus baru varian Delta.

“Anda dapat memilih, mendapatkan vaksin atau saya akan mengirim anda ke penjara,” kata Duterte dengan dialek Tagalog saat berpidato pada Senin malam.

Filipina telah memulai program vaksinasi pada bulan Maret, karena adanya laporan tentang rendahnya jumlah minat warga untuk divaksin di beberapa pusat vaksinasi di negara itu, meskipun demikian ada juga warga yang dilaporkan berebut untuk mendapatkan pasokan vaksin Pfizer BioNtech yang terbatas.

Duterte mengaku bahwa dia semakin kesal terhadap warganya, yang menolak untuk divaksinasi, dan mengancam akan menyuntik mereka dengan tembakan “Kalian semua keras kepala.”

Sebelumnya, Duterte mengancam akan menembak warga Filipina jika ditemukan melanggar pembatasan sosial atau penguncian selama pandemi. Sejak ancaman itu, ada beberapa kasus dugaan pelanggaran bergulir, yang dibunuh oleh pihak berwenang termasuk seorang pria tua dan seorang mantan tentara, yang menderita gangguan stres pasca-trauma.

Menurut statistik data vaksin Filipina, Herd Immunity atau disebut kekebalan mengatakan bahwa dari perkiraan 110 juta penduduk negara itu, hanya sekitar 1,95 persen yang divaksinasi penuh pada Senin.

Menurut laporan terpisah oleh pemerintah pada Senin malam, 8,4 juta dosis vaksin telah diberikan. Setidaknya 6,2 juta orang telah menerima dosis pertama mereka, sementara 2,15 juta orang telah divaksinasi lengkap.

Hingga Senin, Filipina telah melaporkan 1,3 juta kasus virus corona, dengan hampir 56.000 dinyatakan positif. Banyak kasus baru dikaitkan dengan lonjakan terinfeksi di kubu politik Duterte di Mindanao. Lebih dari 23.700 telah meninggal, termasuk 138 pada hari Senin.

Duterte menegaskan bagi mereka yang menolak untuk disuntik harus meninggalkan negara itu, dan dipersilahkan pergi ke India atau Amerika Serikat.

Namun pernyataan terbaru Presiden itu langsung menuai kecaman keras dari para praktisi kesehatan Filipina.

Harold Chiu, seorang spesialis endokrinologi di Rumah Sakit Umum Filipina di Manila, dalam sebuah pernyataan kepada Al Jazeera mengatakan bahwa “otonomi memaksa warga melawan, menolak atau  intervensi dipenjarakan.”

“Saya mendorong semua orang untuk divaksinasi karena vaksin berfungsi dan mencegah kita dari Covid-19 yang semakin parah.”

Mia Magdalena Longid, seorang guru dan perawat mengatakan kepada Al Jazeera bahwa sulit dipercaya “penerapan sanksi hukuman akan mendorong mereka untuk divaksinasi.”

“Negara yang penuh orang-orang lapar dengan anggaran insentif vaksinasi.”

Sementara itu pemimpin organisasi nonpemerintah sayap kiri dan aliansi hak asasi manusia, Karapatan Alliance Philippines, Cristina Palabay mengatakan ancaman Duterte “tidak memiliki dasar hukum.”

“Dasar hukum untuk pernyataan itu sangat dipertanyakan, baik secara moral maupun sosial, hal itu tidak dapat diterima,” kata dia, seraya menambahkan bahwa pendekatan Duterte adalah intimidasi.

“Ini akan berimplikasi luas tentang bagaimana kita mempromosikan dan meningkatkan sistem perawatan kesehatan yang benar-benar komprehensif di negara ini,” imbuhnya.

Interaksi Berita
Interaksi Komentar: