Pengingkaran Sumpah Prajurit, 2 Oknum TNI Bertindak Kekerasan Dijerat KUHPM

Komandan Lanud (Danlanud) dan Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) Lanud Johanes Abraham (JA) Dimara dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu merupakan buntut dari aksi kekerasan yang dilakukan dua oknum anggota TNI Angkatan Udara terhadap seorang penyandang disabilitas di Merauke, Papua.

JAKARTA ✪ Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, memutuskan mencopot Komandan Lanud (Danlanud) serta Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) Lanud JA Dimara, Merauke, pada Rabu (28/7).

Pernyataan ini disampaikan Fadjar terkait dengan kejadian tindak kekerasan yang dilakukan oleh dua oknum anggota TNI AU terhadap seorang warga di Merauke, Papua.

Pencopotan ini merupakan pertanggungjawaban atas kejadian tindak kekerasan yang dilakukan oleh dua oknum anggota Lanud JA Dimara tersebut. Atas kejadian itu, Fadjar meminta maaf terkait tindakan yang telah dilakukan dua orang oknum anggota TNI AU yang melakukan kekerasan terhadap seorang penyandang disabilitas.

“Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara-saudara kita di Merauke, khususnya terhadap korban dan keluarganya,” kata Fadjar dalam sebuah keterangan video resminya, Rabu (28/7).

Lanjutnya, pihaknya memastikan proses penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku. Adapun proses hukum terhadap kedua oknum TNI AU tersebut telah memasuki tahap penyidikan yang dilakukan oleh Satpom Lanud JA Dimara, sebagaimana tindak pidana militer dengan penerapan dan pelaksanaannya akan diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

“Hal ini terjadi semata-mata memang kesalahan dari anggota kami. Tidak ada niatan apa pun juga. Apalagi dari berupa perintah kedinasan. Kami akan mengevaluasi seluruh anggota dan juga menindak secara tegas terhadap pelaku yang berbuat kesalahan,” ujar Fadjar.

Saat ini kedua oknum anggota TNI AU yakni Serda A dan Prada V telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kekerasan. Keduanya juga telah menjalani penahanan sementara selama 20 hari untuk kepentingan proses penyidikan.

17 Organisasi Desak Peradilan Militer
Sementara itu, dalam keterangan resmi dari 17 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mendesak agar Peradilan Militer memproses perkara kekerasan yang dilakukan oleh dua oknum TNI kepada warga sipil dengan imparsial dan adil.

Kemudian, Komnas HAM juga diminta untuk menjalankan wewenangnya sesuai Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yakni melakukan pengawasan terhadap upaya agar rasisme di Papua bisa dihapus segera, khususnya yang dilakukan oleh aparat negara.

“Pemerintah dan DPR untuk segera membentuk peradilan umum untuk tindak pidana umum yang dilakukan militer sesuai Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri,” tulis pernyataan sikap dari 17 LBH-YLBHI yang diterima VOA.

Viral di Media Sosial
Dua oknum anggota TNI AU melakukan tindakan kekerasan ketika melerai dan menangkap seorang penyandang disabilitas yang terlibat perselisihan dengan seorang penjual bubur ayam.

Kedua oknum TNI AU itu melakukan tindakan tidak manusiawi dengan menginjak kepala Steven Yadohamang. Aksi kekerasan ini terekam dalam sebuah video dan viral di media sosial. Tindakan yang dilakukan dua oknum anggota TNI AU itu banyak dikecam oleh masyarakat luas. [aa/em]

Interaksi Berita
Interaksi Komentar: