Penerimaan Satpol PP Kota Batam, LSM: Verifikasi Ilegal

INVESTIGASI ✪ JEJAK KASUS – Penerimaan 825 Satpol PP Kota Batam, Kepulauan Riau pada 2014/2015 menjelang kampanye pilkada 2015 menuai kritikan dari berbagai pihak dan dianggap ilegal, karena dinilai adanya persekutuan siasat mendulang suara.
Namun menurut data per April, dari sebanyak 1035 orang penerimaan Satpol PP hanya 500 orang yang dinyatakan lolos verifikasi menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Sahir yang sebelumnya diperintahkan oleh Walikota Batam, Rudi.
Kejanggalan itu akhirnya menimbulkan atensi masyarakat karena Walikota Batam, Rudi hingga saat ini belum memaparkan kejelasan ke publik.
Sebelumnya Ketua LSM Barelang Yusril Koto, pada 11 Januari 2016 telah menyampaikan laporan kepada Kejari Batam yang diterima oleh Kasi Intel Kejari Batam, Andri Tri Wibowo saat itu.
“Persoalan ini tidak memenuhi unsur sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara karena belum ada penggunaan uang negara yang bersumber dari APBD,” kata Andri Tri Wibowo.

Sejumlah 500 orang Satpol PP yang dinyatakan lolos verifikasi dinilai akal-akalan

Rizal Tanjung
Persoalan mendasar yang menjadi pertanyaan Yusril, apakah pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?, sementara sebanyak 500 orang Satpol PP yang lolos verifikasi itu berasal dari jumlah 1035 orang pada penerimaan ilegal 2014/2015, “Karena penerimaan saat itu dilakukan dinilai melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mentaati asas umum pemerintahan bersih (AUPB),” jelas Yusril.
Yusril juga mengatakan sampai saat ini tidak terdapat satu pun peraturan nasional yang secara tegas mengatur penerimaan 1035 Satpol PP dan verifikasi 500 Satpol PP itu, “Bahkan di dalam ketentuan Perda Kota Batam No. 6 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tidak terdapat satu pasal pun yang dapat menjadi dasar acuan penerimaan 825 Satpol PP apalagi 500 Satpol PP yang diverifikasi,” imbuhnya.
Yusril juga menjelaskan aturan pengangkatan tenaga Satpol PP terdapat pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja).
Sangat jelas, pedoman dalam menghitung jumlah sebanyak 500 orang Satpol PP yang dinyatakan lolos verifikasi itu lebih tepat disebut “akal-akalan”. Perlu diketahui, hahwa penghitungan jumlah polisi pamong praja diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja,” ulasnya.
Menurut dia, walaupun belum berupa ketetapan tertulis sangat jelas keputusan Pemko Batam dalam menetapkan sebanyak 500 orang Satpol PP yang dinyatakan lolos verifikasi itu dinilai melanggar ketetuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Disamping itu penetapan sebanyak 500 orang Satpol PP itu bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 814.1/169/SJ pada 10 Januari 2013, merupakan penegasan tentang larangan pengangkatan tenaga honorer atau yang sejenis setelah 2005 kepada seluruh Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia.
Kesimpulannya Yusril menyungguhkan, tentu penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi, “Kalau perbuatan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi,” tegasnya. [rt]
Interaksi Berita