Ombudsman Protektif Rekrutmen CPNS dari Diskriminasi

JAKARTA ✪ Pemerintah telah membuka lowongan bagi lebih dari 197.000 calon pegawai negeri sipil. Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berlangsung sejak 11 November diwarnai sejumlah kebijakan yang diskriminatif dalam proses perekrutan bagi penyandang disabilitas, transgender dan juga adanya pelarangan keikutsertaan bagi perempuan hamil.
Dalam perekrutan ada persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh CPNS seperti status kewarganegaraan, usia, jenjang pendidikan, tidak pernah melakukan tindak pidana, tidak pernah menjadi pengurus partai politik, dan sehat jasmani-rohani.
Namun ternyata persyaratan tidak berhenti sampai disitu. Sejumlah kementerian dan lembaga juga mencantumkan sejumlah persyaratan lain. Di situs rekrutmen CPNS Kejaksaan Tahun 2019 misalnya, semua jabatan yang dibuka mengharuskan pelamar tidak buta warna, tidak cacat mental, tidak bertato dan bertindik, serta tidak memiliki ‘kelainan orientasi seks’ (transgender).
Demikian pula di jajaran Kementerian Pertahanan, ada larangan mendaftar bagi wanita hamil.
Sementara itu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, CPNS perempuan dan laki-laki disyaratkan tidak bertato atau memiliki bekas tato dan tidak ada tindik atau bekas tindik di anggota tubuh lain di telinga, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.
Sejumlah Kementerian Merivisi Syarat Rekrutmen
Anggota Ombudsman, Ninik Rahayu, mengatakan lembaganya telah membentuk tim khusus terkait persoalan rekrutmen ini. Ombudsman juga telah secara terus menerus mengingatkan kepada kementerian atau lembaga agar persyaratan dalam penerimaan CPNS tidak diskriminatif dan harus melakukan perbaikan.
Dari sejumlah kementrian yang ada, Kementian Perdagangan, kata Ninik, telah merevisi atau menghapus aturan yang melarang transgender untuk ikut dalam penerimaan CPNS. Namun ia juga mengakui masih ada kementerian atau lembaga yang membuat aturan rekrutmen tersendiri.
Terkait adanya pelarangan transgender dalam penerimaan pegawai negeri sipil, Ninik mengatakan gender di kartu identitas hanya dua, laki-laki dan perempuan. Jika membuat persyaratan tidak boleh transgender ikut dalam penerimaan PNS, bagaimana membuktikan seseorang transgender. Untuk itu apabila pelarangan ini dilakukan maka akan memicu ketidakpastian atau akan ada subjektifitas penilaian terhadap seseorang.

Ombudsman mengingatkan kepada kementerian atau lembaga agar persyaratan dalam penerimaan CPNS tidak diskriminatif karena berdasarkan Undang-undang, setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Redaksi
“Pekerjaan itu sifatnya inklusif bisa berlaku untuk siapa saja, tidak boleh eksklusif begitu. Peran dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan pengawasan dan memberikan atensi kepada kementerian atau lembaga tidak mendiskriminasi calon,” jelas Ninik.
Pada lembar Seleksi Penerimaan CPNS di hampir semua kementerian mencantumkan empat jalur masuk: umum, cumlaude, disabilitas, dan putra-putri Papua. Sebelumnya kelompok disabilitas tidak boleh mengikuti seleksi melalui jalur umum tetapi jalur disabilitas. Menurut Ninik, ini jelas diskriminatif.
Apresiasi Cegah Diskriminasi Rekrutmen CPNS
Adanya desakan dari sejumlah kalangan termasuk Ombudsman, akhirnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengeluarkan peraturan menteri yang meminta kepada kementerian/lembaga kabupaten/kota untuk membuka formasi umum.
Seperti di beritakan laman teras VOA, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Mahmud Fasa mengapresiasi langkah Menteri PAN-RB tersebut. Menurutnya jika melihat persyarat awal untuk kelompok disabilitas, seolah pemerintah masih setengah hati mau menerima kelompok disabilitas untuk menjadi PNS.
Menurut Mahmud Fasa, persyaratan tersebut mustahil dipenuhi kelompok disabilitas tuli, buta, bisu, atau disabilitas daksa. Kalaupun terpenuhi, hanya ditujukan kepada disabilitas daksa dengan kondisi tertentu.
“Jadi kalau yang pertama itu, pemerintah masih kurang peduli pada disabilitas. Masih banyak dibatasi dengan persyaratan seakan bukan sumber daya yang dibutuhkan tapi fisik yang dibutuhkan. Kalau begini berarti bohong pemerintah, membuka lapangan kerja untuk disabilitas tetapi persyaratannya diskriminasi,” kata dia.
Lebih lanjut Mahmud Fasa mengungkapkan dalam aturannya sebenarnya setiap kementerian dan BUMN harus menerima disabilitas sebesar dua persen dari jumlah karyawan yang diterima. Namun realitanya jumlah itu tidak terealisasi.
Interaksi Berita