Oknum Senator DPRD Kota Batam Alokasikan Proyek Fiktif untuk Pribadi

INVESTIGASI ✪ KORUPSI Dugaan Proyek Fiktif yang dilakukan oleh oknum Senator DPRD Kota Batam berinisial MY, mendapat sorotan dari Ketua LSM Barelang Yusril Koto. Pasalnya tiga paket proyek fisik jalan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Batam, dialirkan ke perumahan milik pribadinya di Kampung Jabi Kelurahan Batu Besar Nongsa Batam, Kepulauan Riau.
“Seharusnya pengalokasian proyek jalan tersebut diperuntukan kepentingan publik, ternyata dialokasikan untuk kepentingan pribadi,” jelas Yusril.
Ketua LSM Barelang Yusril Koto, menindaklanjuti temuan tersebut kepada Kejari Batam atas dugaan penyalahgunaan kewenangan yang di lakukan oleh MY selaku anggota legislatif DPRD Kota Batam.
“Kualifikasi yuridisnya merupakan delik korupsi yang dilakukan oknum MY berupa 3 proyek fisik jalan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Batam sebesar Rp1.807.665.012 miliar, ternyata dialokasikan ke lokasi perumahan untuk milik pribadi,” kata dia.
Berdasarkan monitoring, sebagaimana proyek tersebut diketahui menggunakan dana APBD 2014 Dinas PU Batam dengan nilai paket pagu anggaran sebesar Rp498.647.751 juta yang dikerjakan oleh kontraktor CV Minang Batuah.
Lebih lanjut Yusril mengatakan, tedapat muara tambang pasir ilegal milik yang bersangkutan, dan saat ini sedang dilakukan pengerjaan peningkatan jalan berupa pengecoran, sebagaimana juga menggunakan dana APBD 2016 Dinas PU Kota Batam dengan nilai paket pagu anggaran sebesar Rp1.140.000.000 miliar yang dikerjakan kontraktor CV Tri Dimensi Sinergi.
“MY dengan kedudukannya sebagai anggota dewan diduga telah mempengaruhi pejabat dinas PU dan dinas tata kota serta Ketua Panitia Musrenbang Kecamatan Nongsa sehingga ke-3 paket proyek jalan itu dialokasikan untuk kepentingan pribadi,” kata dia.
Perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiil, menurut Yusril merupakan faktor regulasi dan peraturan perundang-undangan, maka patut untuk ditindaktegas, “Ketidaktegasan sanksi dan ancaman pidana kepada yang bersangkutan dalam regulasi ini, dipersonafikasikan bagai macan bergigi dua, bila diterkam sakitnya sebentar dan sirna berlalu. Maka sanksi hukum harus diterapkan,” tegasnya, Rabu (12/10). [rt]
Interaksi Berita