Narasi dan Kontradiksi Praperadilan

INVESTIGASI ✪ SAINTIFIK Kontroversi terhadap putusan hakim Sarpin dalam sidang gugatan Komjen Budi Gunawan (BG) beberapa waktu lalu, ternyata mampu untuk merubah wajah baru praperadilan dalam ranah hukum pidana. Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan yang seakan imbas dari putusan Sarpin terkait dengan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan.
Sebagaimana yang kita ketahui, MK mengabulkan sebagian permohonan terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT Chevron Bachtiar Abdul Fatah yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan yang menjadi polemik terutama pasca putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang membatalkan status tersangka BG oleh KPK.
Dalam putusannya nomor 21/PUU-XII/2014, MK menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
MK beralasan bahwa KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
Dalam pertimbangannya, MK menganggap bahwa syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. Sementara dalam pranata praperadilan, meski dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf a KUHAP. Namun, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang.

Dengan adanya wajah baru praperadilan dalam ketentuan KUHAP, tentunya tidak hanya menghormati dan menjaga hak asasi tersangka, melainkan juga membuat angin segar para koruptor di negeri ini

Penulis: Andryan, SH., MH Dosen FH.UMSU
Meskipun demikian, hakim MK yang berpandangan berbeda, Aswanto, mengatakan dengan memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan bukanlah persoalan penafsiran. Sebab, tidak ada kata atau frasa dalam Pasal 77 huruf a KUHAP yang dapat dimaknai sebagai penetapan tersangka atau termasuk penetapan tersangka. “Ketentuan a quo sudah sangat jelas mengatur apa saja yang dapat diuji di forum praperadilan.”
Hal yang menarik untuk dikaji kembali terhadap putusan MK, bahwa menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak ada dalam KUHAP adalah membuat norma baru yang bukan menjadi kewenangan MK, melainkan kewenangan pembentuk undang undang (DPR). Secara normatif kedudukan MK dalam pengujian undang-undang hanya sebatas sebagai negative legislator yaitu penghapus atau pembatal norma. Mahfud MD, mengingatkan apabila MK membuat terobosan baru terkait dengan kewenangannnya agar dapat melaksanakan rambu-rambu yang harus ditaati, salah satunya yakni putusan MK tidak boleh berisi norma (bersifat mengatur).
Oleh karenanya, tidak diaturnya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP tidak menjadikan ketentuan tersebut inkonstitusional. Apabila penetapan tersangka dipandang dapat lebih menghormati dan menjaga hak asasi tersangka, maka gagasan demikian dapat saja dimasukkan dalam ketentuan undang-undang oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan kewenangannya.
Angin Segar Koruptor?
Dengan adanya wajah baru praperadilan dalam ketentuan KUHAP, tentunya tidak hanya menghormati dan menjaga hak asasi tersangka, melainkan juga membuat angin segar para koruptor di negeri ini. Tidak dapat kita pungkiri, kini praperadilan telah menjadi ranah terbaik bagi para tersangka korupsi untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Terlebih lagi, dengan adanya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, membuat tersangka kasus-kasus korupsi dari kelas kecil hingga kakap akan berduyung-duyung untuk mengajukan praperadilan. Lantas, apakah langkah tersebut sebagai celah kemunduran dalam pemberantasan korupsi di republik ini?
Meskipun KPK akan kerepotan dalam meladeni para tersangka korupsi di praperadilan, tetapi tentu tidak akan membuat langkah pemberantasan korupsi menjadi terhenti. Setidaknya, langkah KPK untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang semakin menggurita di negeri ini harus pula diikuti oleh penegak hukum lainnya, dalam hal ini sang pengadil di praperadilan. Walaupun ada langkah bagi tersangka korupsi untuk terlepas dari jeratan hukum, tetapi jika setiap hakim praperadilan mempunyai integritas dan komitmen dalam pemberantasan korupsi, tentu saja akan membuat tersangka korupsi kembali gigt jari.
Bagi KPK, penetapan tersangka sebagai objek praperadilan juga mempunyai implikasi positif. Hal ini karena adanya berbagai modus kriminalisasi para pimpinan dan personil KPK. Kita menyadari, bahwa upaya kriminalisasi pimpinan KPK menjadi lobang terhadap pemberantasan korupsi, karena dengan menyandang status sebagai tersangka, pimpinan KPK dapat di non-aktifkan. Oleh karenanya, tidak salah jika penetapan tersangka bagi pimpinan KPK menjadi hal yang sangat menakutkan terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Kini, dengan adanya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, tentunya dapat pula menjadi pintu masuk untuk membentengi pimpinan dan personil KPK dari unsur-unsur kriminalisasi. Meskipun putusan MK mengundang kontroversi, tetapi sebagai lembaga pengawal konstitusi, MK memiliki putusan final dan mengikat. Untuk itu, terhadap lembaga penegak hukum pada umumnya agar dapat menjalankan putusan MK demi menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mencegah upaya kriminalisasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur penegak hukum.
Interaksi Berita