Momentum Penegakan Hukum Berdasarkan Empiris

INVESTIGASI ✪ SAINTIFIK Ditengah hiruk-pikuk masa kampanye dan perdebatan panjang terhadap pasangan calon dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), kini penegakan hukum dalam hal memberantas korupsi di republik ini kembali menemui angin segar.
Upaya memberantas korupsi yang telah semakin membudaya dan mengakar di bumi pertiwi, seakan mulai terobati dengan adanya putusan yang dijatuhkan terhadap mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.
Sebagaimana yang kita ketahui, Akil Mochtar dinyatakan terbukti bersalah atas kasus suap perkara sengketa beberapa Pilkada di MK dan pencucian uang. Majelis hakim PN Tipikor menjatuhkan vonis maksimal kepada mantan ketua MK tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa pada KPK, yaitu hukuman penjara seumur hidup.
Meskipun telah menerima hukuman seumur hidup, tetapi hukuman denda Rp10 miliar yang telah dituntut jaksa ditolak oleh majelis hakim. Majelis hakim beralasan bahwa Akil sudah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup yang merupakan hukuman maksimal sehingga tidak perlu lagi dikenai denda ataupun hukuman lainnya.
Sesuatu hal menarik terjadi dalam persidangan Akil Mochtar, bahwa di dalam amar putusannya, beberapa hakim mengajukan dissenting opinion atau perbedaan pendapat, yakni hakim Sofialdi dan hakim Alexander Marwata. Hakim Sofialdi yang juga telah mengajukan dissenting opinion pada putusan sela berpendapat, surat dakwaan jaksa tentang peran Susi Tur Andayani dalam proses suap tidak jelas. Sedangkan, Alexander menilai jaksa KPK tidak berhak menuntut perkara TPPU. Maka, dakwaan kelima dan keenam terhadap mantan politisi Partai Golkar tersebut pun dianggapnya gugur.
Akil dinyatakan terbukti bersalah sesuai dengan enam dakwaan sekaligus yaitu pertama adalah pasal 12 huruf c Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP tentang hakim yang menerima hadiah yaitu terkait penerimaan dalam pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas, Lebak, Pelembang dan Empat Lawang.
Dakwaan kedua juga berasal dari pasal 12 huruf c Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP yaitu penerimaan dalam pengurusan sengketa pilkada Buton, Morotai, Tapanuli Tengah.
Dakwaan ketiga berasal dari pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koruspi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP tentang penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dalam sengketa pilkada Jawa Timur, dan kabupaten Merauke, kabupaten Asmat dan kabupaten Boven Digoel.
Dakwaan keempat juga berasal dari pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koruspi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP dalam pengurusan sengketa pilkada Banten.
Dakwaan kelima adalah pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP mengenai tindak pidana pencucian uang aktif hingga Rp 126 miliar saat menjabat sebagai hakim konstitusi periode 2010-2013.

Penegakan hukum dalam hal memberantas korupsi di republik ini kembali menemui angin segar

Penulis: Andryan, SH., MH Mahasiswa Magister Hukum USU
Dakwaan keenam berasal dari pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan UU No 25 tahun 2003 jo pasal 65 ayat 1 KUHP karena diduga menyamarkan harta kekayaan hingga Rp22,21 miliar saat menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Golkar 1999-2009 dan ketika masih menjadi hakim konstitusi di MK pada periode 2008-2010.
Momentum Penegakan Hukum
Meskipun terhadap hukuman yang dijatuhkannya, Akil Mochtar tidak dibebani dengan hukuman denda sebagaimana yang dituntut jaksa sebesar Rp10 miliar, tetapi publik mengapresiasi putusan yang merupakan sebuah rekor dalam vonis terhadap terdakwa korupsi. Terlebih lagi, terdakwa yang merupakan mantan petinggi penegak hukum di negeri ini haruslah menerima hukuman setimpal dengan apa yang dilakukannya. Bahkan, atas segala perilakunya tersebut, ada pula yang menyarankan agar Akil Mochtar dijatuhkan hukuman mati.
Dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup di tingkat pertama, setidaknya menjadi momentum kebangkitan dalam penegakan hukum yang semakin terdegradasi di negeri ini. Telah menjadi rahasia umum ditengah kehidupan kita, bahwa aparat penegak hukum, baik Polisi, Jaksa, Pengacara maupun Hakim yang merupakan pilar dalam penegakan hukum justru menjadikan hukum sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi hukum tajam bagi kalangan lemah, dan disatu sisi lagi hukum menjadi tumpul bagi kalangan orang yang kuat.
Penegak hukum yang merupakan benteng dalam menciptakan kehidupan aman, tentram dan sejahtera di dalam masyarakat, tetapi tidak dibarengi dengan moralitas dan etika para penagak hukum tersebut. Atas perilaku buruknya, penegak hukum sering terlibat dengan hukum itu sendiri. Tidak jarang pula penegak hukum yang telah mencoreng hukum justru mendapatkan perilaku dan hukuman yang ringan. Padahal, para penegak hukum tersebut telah mencederai hukum yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini.
Dengan adanya putusan maksimal terhadap Akil Mochtar yang juga mantan penegak hukum, dapat menjadi cerminan bahwa perilaku menyimpang penegak hukum, entah itu berupa korupsi, narkoba, atau pun perbuatan pidana lainnya, haruslah mendapat hukuman yang setimpal demi untuk menegakkan martabat hukum.
Sebenarnya apa yang mendasari aparat penegak hukum kita sering terlibat kasus hukum. Apakah masalah tunjangan hidup yang tidak sesuai ataukah kemerosotan moral dan mental yang sudah sedemikian bobrok hingga tak terbendung lagi untuk kemudian menjual hukum dengan sangat mudahnya. Padahal profesi sebagai penegak hukum merupakan profesi mulia (officium nobile), sudah barang tentu meskipun bayaran yang mereka terima kurang memuaskan, tetapi sesungguhnya penegak hukum bekerja demi keadilan dan rasa kemanusiaan, bukan untuk mengeruk kekayaan.
Sebagai suatu negara hukum, republik ini tentu membutuhkan para profesional hukum untuk menggerakan roda negara hukum tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa terdapat ihkwal keunikan cara berhukum para profesional hukum. Suatu bantuan dan pelayanan hukum sudah berkembang menjadi sebuah korporasi besar yang melibatkan praktik dalam bentuk unit-unit besar.
Dalam suasana yang sedemikian itu atmosfer kemuliaan sebagai profesi penegak hukum sudah dikesampingkan. Pekerjaan para profesional hukum sudah seperti bisnis yang menggiurkan dengan jaminan kekayaan.
Upaya Memberantas Korupsi.
Selain daripada momentum penegakan hukum, bahwa hukuman seumur hidup yang diterima oleh Akil Mochtar di tingkat pertama juga merupakan upaya dalam memberantas korupsi dengan membuat efek jera. Sebelumnya, penjatuhkan hukuman maksimal juga telah diperlihatkan di tingkat Pengadilan Tinggi maupun di tingkat Mahkamah Agung. Nama-nama yang diperberat hukumannya, yakni Angelina Sondakh dengan hukuman penjara 12 tahun penjara, Djoko Susilo dengan 18 tahun penjara, Lutfi Hasan Ishaq dengan 16 tahun penjara,
Nama-nama di atas tidak saja menjadi angin segar dalam penegakan hukumh tetapi juga merupakan kemajuan dalam pemberantasan korupsi. Telah menjadi keniscayaan dalam upaya pemberantasan korupsi, bahwa meskipun selama ini koruptor telah mendekam di jeruji besi, tetapi hal tersebut tidak lantas membuat efek jera karena hukumannya yang masih sangat rendah dan tidak setimpal dengan perbuatannya.
  Hal inilah yang setidaknya membuat publik seakan apatis terhadap pemberantasan korupsi. Sebelumnya, penegakan hukum kita seakan tumpul karena telah banyak para koruptor-koruptor lainnya yang telah divonis lebih rendah dari tuntutan, bahkan ada beberapa diantaranya yang divonis secara bebas.
Inilah yang membuat rakyat kita semakin tidak percaya terhadap penegakan hukum dalam memberantas korupsi. Akan tetapi, putusan terhadap Akil Mochtar seakan menghapus dahaga akan lemahnya penegakan hukum kita. Kini, penegak hukum telah menyadari bahwa sudah saatnya negeri ini terbebas dari perilaku korupsi khususnya yang dimotori oleh penegak hukum itu sendiri dengan membuat hukuman maksimal agar efek jera dapat lebih dirasakan.
Interaksi Berita