Meskipun China Tak Termasuk Negara Statuta Roma, Yurisdiksi ICC Melindungi Uyghur

International Criminal Court-ICC, selain dirancang untuk membantu sistem yudisial juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memerangi impunitas, dan melindungi para korban genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang berikut kejahatan agresi.

DEN HAAG ✪ Advokat atau pengacara terkenal berikut partners telah mengajukan temuan bukti baru ke Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court – ICC, dan menegaskan kepada jaksa untuk segera melakukan yurisdiksi investigasi atas dugaan mendeportasi paksa etnis Uyghur dari Tajikistan kembali ke China.

China, sementara itu mengingkari segala tuduhan selaras untaian benang merah atas kejahatan kemanusiaan terhadap penduduk asli Uyghur, meskipun negara itu bukan termasuk anggota Statuta Roma.

Republik Tajikistan tercatat sebagai negara keanggotaan Statuta Roma, hal itu sangat ditegaskan oleh para pengacara sebagai tiang penyangga, dan akan menggiring dugaan penganiayaan yang dilakukan China terhadap etnis Uyghur untuk dihadapkan ke Mahkamah Pidana Internasional.

“Berdasarkan berkas bukti baru yang disajikan kepada jaksa ICC, menunjukkan segala tindakan otoritas China secara langsung di Tajikistan, sebagaimana diketahui ICC memiliki yurisdiksi penuh untuk membentang penyelidikan,” tegas Rodney Dixon QC, seorang pengacara internasional sebagai konsultan hukum etnis Uighur kepada wartawan, hari Kamis.

Sementara, Jaksa ICC telah memverifikasi serah terima berkas dan bukti dari para advokat & partners.

Fatou Bom Bensouda seorang pengacara Gambia yang dikenal sebagai Jaksa Penuntut Utama Mahkamah Pidana Internasional menjelaskan bahwa bukti yang diajukan pada bulan Desember sebelumnya, berikut laporan yang diserahkan ke kantornya tidak termasuk temuan bukti baru saat ini sebagaimana yang dimaksud dugaan mendeportasi,paksa terhadap etnis Uyghur.

Karim Asad Ahmad Khan QC seorang pengacara Inggris dan spesialis hukum pidana internasional, seperti diberitakan Reuters, bahwa dirinya mulai menjabat pada 16 Juni ini sebagai jaksa penuntut baru ICC, yang akan memutuskan apakah temuan baru itu cukup memenuhi unsur sebagai instrumen bukti permulaan untuk menggelar penyelidikan resmi. [rt]

Interaksi Berita
Interaksi Komentar: