Menyingkap Tirai Advokat dan Mafia Hukum

INVESTIGASI ✪ SAINTIFIK – Penegak hukum di republik ini kembali dikejutkan dengan penetapan tersangka terhadap advokat senior, Otto Conelis Kaligis, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
OC Kaligis yang dijuluki sebagai “manusia sejuta perkata” tersebut dijerat dengan kasus suap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anak buahnya dengan ketua dan mejelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan beberapa waktu lalu.
Dalam dunia advokat dan penegakan hukum, nama OC Kaligis tidaklah asing ditelinga publik karena telah mengenyam puluhan tahun di dunia hukum. Bahkan, advokat yang telah bergelar profesor tersebut juga selama ini dikenal lantang dalam menyuarakan penegakan hukum, tetapi kini justru hanyut dalam jeratan hukum.
Sebagai bagian dalam integral penegak hukum, tentu saja penetapan tersangka advokat senior OC Kaligis sangat mencoreng dunia advokat. Padahal, kita mengetahui bahwa advokat tidak hanya sebagai bagian penegak hukum, tetapi juga sebagai salah satu dari sedikit profesi mulia (officium nobile).
Memang kita menyadari dalam hukum pidana kita mengenal adanya asas praduga tak bersalah, yang mana harus mengakui seseorang tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukun tetap yang menyatakan ia bersalah. Akan tetapi, dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, KPK tentunya memiliki bukti-bukti yang kuat untuk menjerat seseorang tersebut ke dalam kursi pesakitan.
Bukanlah menjadi rahasia lagi jika banyak para advokat, baik yang telah lama berkibrah dibidang hukum maupun yang baru, terjebak dalam lingkaran mafia hukum. Hal ini bukan omong kosong belaka karena telah banyak advokat yang mendekam di jeruji besi karena terlibat dalam “permainan” kotor dunia hukum. Meskipun demikian, kita tentunya harus memisahkan antara prilaku individu dengan profesi tertentu, sebab tidak sepenuhnya profesi tersebut yang membawa seseorang ke dalam dunia kenistaan.
Advokat sebagai Pengawal Konstitusi
Advokat yang selama ini kita kenal, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan pembela hak asasi manusia. Hal ini karena ditangan advokatlah, seseorang klien dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Advokat dapat membantu untuk menemui hak-hak klien seperti melakukan pembelaan diri, mengajukan bukti-bukti, mengetahui tuntutan yang diajukan kepadanya serta hak untuk dapat diadili pada lembaga peradilan yang independen dan secara jujur dapat terlaksana dengan baik.

Advokat yang selama ini kita kenal, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan pembela hak asasi manusia

Penulis: Andryan, SH., MH Dosen FH.UMSU
Dalam bertindak sebagai pengawal konstitusi, advokat juga berperan besar dalam membela hak asasi manusia dan menegakkan keadilan sosial sebagaimana dalam amanat konstitusi. Keadilan sosial yang dijamin secara konstitusional tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya serta keamanan dan pertahanan.
Terhadap keadilan sosial sebagaimana dalam konstitusi, maka advokat dapat berfungsi dalam menegakan hukum demi terciptanya keadilan sosial. Sebab, penegakan hukum merupakan salah satu faktor terpenting untuk menentukan arah penyelenggaraan pembangunan nasional. Terlebih lagi, republik ini sebagai negara hukum (rechtsstaat), bukan sebagai negara kekuasaan (machtstaat) sebagaimana dinyatakan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Sebagai negara hukum, maka negara harus bertindak dan menempatkan hukum sebagai parameter utama dalam menjalankan kekuasaan. Negara hukum juga memberikan perlindungan kepada setiap manusia dari tindakan sewenang-wenangnya penguasa serta mengakui hak-hak kebebasan seseorang individu.
Hal inilah yang menjadi jalan bagi advokat untuk berperan besar dalam menegakkan dan memberikan perlindungan terhadap warga negara. Oleh karenanya, tidak heran jika Shakespeare menggambarkan upaya mengubah pemerintahan demokratis ke pemerintahan otoriter adalah dengan cara “membunuh” para advokat terlebih dahulu. Let’s kill all the lawyers, ungkapan klasik tersebut menggambarkan betapa peran advokat sangat penting dalam mengawal konstitusi.
Menyibak Tabir Mafia Hukum
Meskipun advokat sebagai profesi terhormat dan menjadi pengawal konstitusi, tetapi tidak dapat kita pungkiri pula jika advokat juga menjadi salah satu biang dalam runtuhnya penegakan hukum di negeri ini. Bahkan, ada slogan yang kerap menempel di pundak advokat, yakni sebagai pedagang atau calo hukum. Lantas, apakah dengan semakin banyaknya advokat yang terjerat dalam kasus hukum akan dapat memutus mata rantai mafia hukum atau justru semakin mempertebal tabir mafia hukum di republik ini?.
Praktek mafia hukum atau mafia peradilan sering kali di istilahkan dengan judicial corruption, yang mana dilakukan oleh aparat penegak hukum secara kolektif. Mafia hukum merupakan korupsi yang sistematik yang melibatkan seluruh pelaku yang berhubungan dengan lembaga peradilan mulai dari polisi, jaksa, advokat, panitera, hakim hingga petugas lembaga pemasyarakatan.
Tanpa mengurangi sikap optimis kita dalam membuka tabir praktek mafia hukum, tetapi pada faktanya praktek mafia hukum sangat sulit diputus mata rantainya. Aparat penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa, maupun hakim, boleh saja banyak yang telah duduk di kursi pesakitan dan bahkan telah mendekam di hotel prodeo, tetapi tetap saja praktek mafia hukum sangat sulit diberantas di republik ini.
Advokat sebagai salah satu penegak hukum seyogyanya dapat berperan untuk meluruskan proses peradilan yang bersih dan jujur. Oleh karenanya, apabila ada seorang advokat yang terlibat dalam permainan suap, maka harus ditindak dan diberikan sanksi yang tegas oleh organisasi advokat. Hal ini dimaksudkan untuk tetap membawa profesi advokat sebagai sebuah profesi terhormat dan mulia, tanpa mencoreng nama baik profesi advokat itu sendiri.
Interaksi Berita