Menanti Panglima Anti Korupsi

INVESTIGASI ✪ SAINTIFIK – Proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) telah memasuki tahapan akhir. Dalam tahapan akhir tersebut, Pansel telah melakukan wawancara serta tes kesehatan terhadap 19 (sembilan belas) Capim KPK yang tersisa dari sekitar 611 pendaftar awal yang telah mengikuti serangkaian tahapan seleksi.
Setelah menentukan hasil wawancara terhadap Capim KPK, maka Pansel KPK akan menyerahkan delapan nama kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015. Dalam proses tahapan wawancara terhadap 19 Capim KPK, terdapat beberapa nama yang populer, seperti Jimly Asshiddiqie, Johan Budi SP, Irjen (Purn) Yotje Mende, Mayjen (Purn) Hendardji Soepandji. Terhadap hasil seleksi wawancara tahap akhir, Pansel KPK memiliki indikator dalam melakukan penilaian Capim KPK.
Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Pansel KPK Destry Damayanti, yang menyatakan bahwa Pansel KPK memiliki lima indikator dalam melakukan penilaian, yakni integritas, potensi, kepemimpinan, independensi, dan pengalaman kerja.
Meskipun Pansel KPK telah menjaring tahap demi tahap yang super ketat terhadap para Capim KPK, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada diantara peserta Capim KPK yang tersisa tersebut memiliki rekam jejak yang diragukan.
Dugaan tersebut semakin diperkuat dengan adanya laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mana telah mengantongi empat nama Capim KPK yang diduga bermasalah terkait dengan transaksi mencurigakan. Bahkan, dua kandidat diantaranya dianggap bermasalah karena melakukan transaksi di atas Rp.500 juta dengan peruntukan yang tidak jelas.
Panglima Anti Korupsi
 

Sebagai calon pimpinan lembaga anti rasuah yang memiliki agenda besar dalam pemberantasan korupsi, maka semestinya yang terpilih benar-benar memiliki integritas yang tidak diragukan

Penulis: Andryan, SH., MH Dosen FH.UMSU
Dengan adanya laporan dari PPATK terhadap Capim KPK yang bermasalah, publik tentunya tetap menaruh optimisme kepada Pansel untuk benar-benar mencari pendekar bersih yang anti korupsi. Dalam mencari pendekar bersih Capim KPK, maka Pansel dalam menentukan delapan nama tersebut harus benar-benar terbebas dari pengaruh kepentingan pihak manapun. Hal ini bukanlah menjadi rahasia lagi jika ada segelintir kelompok tertentu yang ingin mempengaruhi Pansel dalam menentukan Capim KPK terpilih.
Dalam menjaring Capim KPK, Pansel sepertinya juga benar-benar selektif untuk mencari pendekar bersih anti korupsi. Selain melibatkan masyarakat dalam menentukan rekam jejak Capim KPK, Pansel juga melibatkan beberapa institusi negara dalam melihat sepak terjang dan rekam jejak Capim KPK. Salah satunya adalah dengan melibatkan institusi penegak hukum, dalam hal ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri untuk mengetahui adanya indikasi tindak pidana dikemudian hari terhadap Capim KPK.
Melihat rekam jejak Capim KPK di Bareskrim, setidaknya celah gerbang menuju hikmah dari sekelumit persoalan pimpinan KPK terdahulu. Langkah Pansel meminta rekam jejak Capim KPK di Bareskrim, sepatutnya untuk didukung. Hal ini bukalah lantaran adanya intervensi Bareskrim terhadap pencalonan pimpinan KPK, tetapi Pansel ingin publik mengetahui secara jelas dan terbuka bahwa kedepannya tidak akan ada indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Capim KPK.
Mencari pendekar bersih anti korupsi menjadi harga mati bagi Pansel KPK. Publik tentunya berharap untuk menanti pendekar bersih anti korupsi tidak hanya bersih dari indikasi tindak pidana dikemudian hari, tetapi juga bersih dari segala kepentingan politik praktis. Bahkan, lebih dari pada itu juga, Capim KPK terpilih haruslah orang-orang yang memenuhi indikator sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ketua Pansel KPK, yakni integritas, potensi, kepemimpinan, independensi, dan pengalaman kerja.
Sebagai calon pimpinan lembaga anti rasuah yang memiliki agenda besar dalam pemberantasan korupsi, maka sudah pasti orang-orang yang terpilih benar-benar memiliki integritas yang tidak diragukan. Kita ketahui, Capim KPK berasal dari beberapa latarbelakang profesi, ada dari kalangan TNI, Polri, akademisi, pejabat publik, serta jabatan penting lainnya. Oleh karenanya, Capim KPK terpilih harus terbebas dari konflik kepentingan terhadap institusi sebelummnya.
Capim KPK yang terpilih harus mempunyai komitmen kuat dalam memberantas korupsi, meskipun itu menyangkut dengan mantan institusinya. Dengan maraknya aksi kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, tentunya kita dapat memetik hikmah agar kiranya juga Capim KPK kedepannya disamping memiliki rekam jejak dan kepribadian bersih, juga harus mampu membangun sinergi dan hubungan baik dengan lembaga negara lainnya, khususnya institusi penegak hukum.
Meskipun sembilan srikandi Pansel KPK yang kita ketahui telah menunjukkan kerja keras dalam mencari pendekar anti korupsi, tetapi publik hanya berharap agar Capim KPK yang terpilih benar-benar memiliki tekad kuat dalam memberantas korupsi, terutama terhadap mega skandal korupsi seperti BLBI, Bank Century, Hambalang dan mega korupsi lainnya.
Untuk dapat membongkar mega korupsi tersebut, Capim KPK juga harus memiliki independensi dan tanpa pandang pulu dalam menangani setiap perkara korupsi.
Tanggal 31 Agustus 2015 adalah batas akhir Pansel KPK bekerja mencari pendekar anti korupsi.
Delapan Capim KPK terpilih akan diserahkan kepada presiden Jokowi untuk selanjutnya mendapat persetujuan DPR. Sekali lagi, kita menantikan pendekar bersih anti korupsi yang memiliki rekam jejak bersih dan tanpa pandang bulu untuk memberantas tikus-tikus berdasi.
Interaksi Berita