Membelenggu Hak Politik Koruptor

INVESTIGASI ✪ SAINTIFIK Persoalan tindak pidana korupsi dinegeri terus menambah cerita panjang. Keterlibatan pelakunya pun merupakan orang-orang penting dan berpengaruh harus silih berganti memasuki hotel prodeo. Korupsi seakan telah menjadi penyakit kronis bangsa ini yang akan merasuki siapa saja, secara cepat ataupun lambat pastilah akan terjerumus ke dalam lembah korupsi apabila tidak dibekali dengan integritas sebagai seorang pejabat publik.
Mungkin saja rakyat telah muak dengan beragam pemberitaan media yang menyeret para koruptor dari kelas kepala daerah, wakil rakyat, hingga yang teranyar pembantu presiden. Oleh karenanya, beragam cara dilakukan untuk dapat menghentikan laju pertumbuhan korupsi tersebut, dari membuat upaya pencegahan hingga upaya membuat efek jera. Banyak yang menilai salah satu cara untuk dapat membuat efek jera para koruptor di republik ini adalah dengan membuat hukuman mati bagi para terpidana korupsi.
Meskipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang korupsi tidak diatur secara tegas akan hukum mati terhadap koruptor, tetapi rakyat menghendaki agar penegak hukum yang merupakan garda terdepan dalam supremasi hukum agar dapat membuat terobosan terhadap kasus korupsi. Lalu, para hakim pun membuat terobosan dengan menjatuhkan pidana tambahan terhadap koruptor berupa pencabutan hak politik.
Beberapa waktu lalu, Pengadilan Tinggi Jakarta telah menjatuhkan vonis lebih berat kepada mantan Kakorlantas Mabes Polri Djoko Susilo. Selain menjatuhkan vonis 18 tahun penjara, denda 1 miliar, majelis hakim juga mencabut hak politik Djoko, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Pencabutan hak politik bagi korupor tidak hanya berhenti disatu orang saja, karena MA juga telah memperberat hukuman mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara dan kembali mencabut hak politiknya untuk dipilih dalam pemilu.
Dalam konstruksi hukum pidana, pencabutan hak tertentu merupakan salah satu dalam pidana tambahan. Pencabutan hak politik berdasarkan pada Pasal 10 KUHP, yang mana menyebutkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
Sebagai pidana tambahan, pencabutan hak tertentu berarti hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, kata Andi Hamzah (2008: 202), hukuman ini tidak dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, dalam arti dapat dijatuhkan tetapi tidak harus. Adakalanya pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250bis, 261, dan 275 KUHP.
Kata ‘tertentu’ dalam pencabutan hak mengandung makna bahwa pencabutan tidak dapat dilakukan terhadap semua hak. Hanya hak-hak tertentu saja yan boleh dicabut. Kalau semua hak dicabut membawa konsekuensi terpidana kehilangan kesempatan hidup. Dijelaskan Kanter dan Sianturi (2002: 481) dahulu ada hukuman tambahan berupa kematian perdata (mort civile) untuk pelaku kejahatan berat. Tetapi dewasa ini pidana kematian perdata sudah tidak dikenal lagi. UUDS 1950 tegas melarang pidana kematian perdata. Dalam konstruksi UUD 1945 paska amandemen, ada juga hak asasi manusia yang dilarang untuk dicabut.
Kanter dan Sianturi (2002-481-482) juga mengingatkan pencantuman pidana tambahan dalam Buku I KUHP tidak berarti bahwa pidana tambahan dapat ditambahkan untuk setiap pemidanaan. Apa bedanya dengan pidana hilang kemerdekaan? Mengutip HB Vos (Leerboek van het Netherlandse Strafrecht, Andi Hamzah (2008: 203) mengatakan pidana pencabutan hak-hak tertentu berada di ranah kehormatan, yang membedakannya dari pidana hilang kemerdekaan. Pertama, pencabutan hak tertentu tidak otomatis karena harus ditetapkan lewat putusan hakim. Kedua, tidak berlaku seumur hidup tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Membelenggu hak politik koruptor tidak hanya dapat menimbulkan efek jera, akan tetapi dapat menyelamatkan marwah republik ini dari masuknya kembali koruptor-koruptor di dalam penyelenggara pemerintahani

Penulis: Andryan, SH., MH Mahasiswa Magister Hukum USU
Menurut Roeslan Saleh (1960: 19) masuknya pencabutan hak tertentu dalam KUHP karena pembentuk undang-undang menganggap hukuman tambahan tersebut patut. Kepatutan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan karena alasan lain seperti pencegahan khusus. Misalnya, pencabutan hak seseorang menjadi dokter karena malpraktik. Maksud pencabutan hak itu adalah agar kejahatan serupa tidak dilakukan lagi oleh orang yang bersangkutan.
Apa saja hak yang boleh dicabut? Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah: (i) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; (ii) Hak memasuki angkatan bersenjata; (iii) Hak memilih dan dipilih berdasarkan peraturan umum; (iv) Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; (v) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri; dan (vi) Hak menjalankan pekerjaan (beroep) tertentu.
Pemangku Jabatan
Pencabutan hak memegang jabatan tidak berarti mencabut atau menghapus jabatan. Dalam bahasa Utrecht (1999: 330) ‘tidaklah terjadi pemecatan dari jabatan sendiri (geen ontzetting uit het ambt zelf).Yang dicabut adalah hak seseorang untuk memangku jabatan tertentu. Pasal 227 KUHP mengancam siapapun yang masih memangku jabatan padahal hakim sudah mencabut haknya. Mencabut hak memegang jabatan berbeda dari pemecatan. Pemecatan atau skorsing pejabat dari jabatan dilakukan oleh pejabat administrasi seperti atasan langsung atau Badan Kepegawaian Negara. Jadi, pemberhentian dari jabatan berdasarkan suatu putusan hakim yang telah menetapkan pencabutan hak untuk memangku jabatan itu dilakukan oleh atasan administratif si pemangku jabatan.
Wirjono Prodjodikoro (1989: 175) menegaskan di luar ketentuan Buku II KUHP dimungkinkan mencabut hak memegang jabatan dalam hal ada kejahatan jabatan atau dalam hal orang dalam melakukan tindak pidana melanggar kewajiban jabatan khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana, yang diberikan kepadanya melalui jabatan itu. Hak memilih dan dipilih yang dapat dicabut adalah hak berdasarkan undang-undang, misalnya untuk menjadi anggota DPR atau mengisi jabatan publik lainnya.
Apakah hakim boleh mencabut hak seorang terpidana di luar apa yang sudah ditentukan Pasal 35 KUHP? Kanter dan Sianturi (2002: 482) menyebutkan di luar hak-hak yang ditentukan Pasal 35 hakim tidak berwenang mencabutnya sebagai pidana tambahan. Keduanya juga menambahkan hak menjadi suami/isteri, hak memeluk suatu agama, dan hak berpolitik tidak boleh dicabut. Namun tak dijelaskan maksud hak berpolitik yang tak boleh dicabut tersebut.
Andi Hamzah mengingatkan dalam hal pencabutan hak memilih dan dipilih meliputi hak pilih aktif dan pasif. Ada perbedaan KUHP Indonesia dengan WvS Belanda. Dalam KUHP Indonesia kata ‘pemilihan’ lebih luas pengertiannya karena merujuk pada peraturan umum. Tidak dikatakan pemilihan menurut ketentuan Undang-Undang.
Utrceht (1999: 331) mengatakan bahwa di Indonesia bukan mengenai apakah hak pilih aktif dan hak pilih pasif itu ditentukan dalam suatu peraturan umum yang dibuat pemerintah pusat/daerah, residen, atau hukum adat. Cukup jika pemilihan itu didasarkan pada suatu peraturan umum yang dibuat oleh pemerintah pusat dan kemudian digunakan sebagai dasar suatu peraturan daerah atau mengakui dan memperkuat suatu peraturan hukum adat.
Sifat terbatas pencabutan hak tertentu juga dapat dilihat dari lamanya waktu pidana tambahan dijatuhkan. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari mulai putusan hakim dapat dijalankan. Lamanya pencabutan ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP. Dalam hal pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup. Dalam hal pidana penjara waktu tertentu atau pidana kurungan, batas waktu pencabutan minimal dua tahun dan maksimal lima tahun dari pidana pokok. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan adalah minimal dua tahun dan maksimal lima tahun.
Setidaknya dengan membelenggu hak politik koruptor, tidak hanya dapat menimbulkan efek jera, melain juga daripada itu dapat menyelamatkan marwah republik ini dari masuknya kembali koruptor-koruptor di dalam penyelenggara pemerintahan. Semoga saja negeri ini akan terbebas dari penyakit kronis berupa korupsi.
Interaksi Berita