KPK Tetapkan Status Gubernur Sumatera Utara

INVESTIGASI ✪ SAINTIFIK – Penetapan status tersangka Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjonugroho, beserta isterinya oleh Komisi Pemberantassan Korupsi (KPK), seakan menambah panjang daftar pejabat publik khususnya kepala daerah dalam jeratan kasus hukum di republik ini.
Gatot terjerat status hukum terkait dengan dugaan dalang pemberian suap yang juga dilakukan pengacara kondang, OC Kaligis, kepada para majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan.
Penulis tidak ingin mengangkat terlalu jauh terhadap persoalan hukum yang menimpa orang nomor satu di Sumatera Utara tersebut, melainkan dalam tulisan ini penulis ingin mengulas persoalan yang tengah dihadapi oleh para pejabat publik kita, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Bukan menjadi rahasia lagi, jika banyak pemimpin maupun pejabat publik di negeri ini sangat akrab dengan jeratan kasus-kasus hukum, terutama yang berbau tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Hingga pada akhir 2014, sudah tercatat lebih kurang 325 kepala dan wakil kepala daerah, 76 anggota DPR dan DPRD, serta 19 menteri dan pejabat lembaga negara terjerat kasus korupsi. Sejak penerapan otonomi daerah, sekitar 70 persen dari total kepala dan wakil kepala daerah diseret ke meja hijau. Persentase tersebut belum lagi ditambah dengan perilaku korup dan abmoral yang sering dilakukan dalam lingkup aparat penegak hukum, baik hakim, polisi maupun jaksa.
Apa yang salah dengan pemimpin maupun pejabat publik di negeri ini? Mengapa pasca rezim orde baru, pemimpin kita justru terjerat dengan perilaku korup. Padahal, salah satu agenda utama reformasi adalah memberantas korupsi. Bukankah dengan berperilaku korup, pemimpin dan pejabat publik kita sama dengan mengkhianati amanat reformasi? Banyak pengamat yang menilai, tingginya perilaku korup oleh para pemimpin daerah maupun pajabat publik pada lembaga negara adalah masalah lemahnya sistem pemerintahan.
Meskipun demikian, sebaik apapun itu sistem pemerintahan dalam suatu negara, jika moralitas orangnya juga sangat bobrok, maka kehancuranlah yang akan mendatanginya.
Paradigma
Dapat kita ketahui bersama, pemerintahan dewasa ini dipandang tidak efektif serta tidak bersih, dan tidak efisien dalam menjalankan tugasnya, sehingga jaminan kesejahteraan yang merata, kebebasan yang beraturan, dan peri-keadilan yang berkepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara belum dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Bukan menjadi rahasia lagi, jika banyak pemimpin maupun pejabat publik di negeri ini sangat akrab dengan jeratan kasus-kasus hukum, terutama yang berbau tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang

Penulis: Andryan, SH., MH Dosen FH.UMSU
Sistem kelembagaan dan sistem aturan berbangsa dan bernegara mengalami perubahan mendasar dalam waktu yang sangat cepat selama masa reformasi tanpa diiringi oleh kemauan dan kemampuan yang efektif, bersih, dan efsien untuk mengelola perubahan-perubahan itu secara terarah sesuai dengan amanat reformasi, menuju cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.(Jimly Asshiddiqie).
Hal senada juga pernah terucap dari maha guru penulis, M.Solly Lubis, yang mengatakan bahwa sistem kekuasaan dan pemerintahan selain penuh dengan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dan money politics juga dari sudut kesisteman, adalah benar jika dikatakan bahwa sistem kenegaraan dan pemerintahannya berada dalam kondisi transisional. Seiring dengan situasi dan kondisi transisional dengan perkiraan-perkiraan strategis yang spektakuler ini, maka dapat dikatakan negara ini dalam keadaan ketergoncangan paradigma.
Dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, kita memiliki 3 (tiga) jenis landasan paradigmatik, yakni Pancasila sebagai sistem nilai sekaligus sebagai paradigma filosofis, UUD 1945 sebagai induk paradigma yuridis-konstitusional dan haluan negara sebagai paradigma politis. Tidak keliru mengatakan dan tidak jauh dari kebenaran, bahwa kita sedang mengalami ketergoncangan dan distori terhadap ketiga jenis paradigma tersebut. Seyogyanya paradigma itulah yang menjadi parameter, tolak ukur, kriteria, dasar rujukan bagi pola pemikiran dan pola tindakan, kebijakan (policy) maupun pengaturan (regulasi) kehidupan bernegara dan berpemerintahan.(M.Solly Lubis: 2011)
Ketergoncangan paradigma seolah telah merasuki para pemimpin dan elit kekuasaan negeri ini. Oleh karenanya, tidak salah jika keadaan bangsa ini sudah sedemikian bobrok dan bermental korup. Padahal, para pendiri negara ini telah berjuang dalam membangun negara serta membekali dan mewarisi para generasi penerusnya dengan sebuah landasan paradigma untuk membawa negeri ini dalam mencapai cita-citanya.
Dengan revitalisasi paradigma, tentunya pemimpin dan pejabat publik di republik ini tidak akan berpikir maupun bertindak secara pragmatis yang hanya mementingkan urusan perut pribadi dan golongannya saja. Berpikir dan bertindak secara paradigmatik akan dapat membawa kita untuk mencapai tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara berkeadilan sosial.
Menjadi hal yang sangat penting jika tiga landasan paradigma tersebut harus kembali direvitalisasi oleh segenap elemen bangsa ini, mulai dari tingkat pendidikan hingga pada lingkup kelembagaan dari pusat hingga daerah. Hal ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk membekali bangsa ini, terutama pemimpin kita agar dapat terbangun karakter dan jati diri kebangsaan dalam nilai-nilai relegius-spritual di negara Pancasila untuk terhindar dari ketergoncangan paradigma yang akan menjurus pada perilaku korup dan abmoral lainnya.
Interaksi Berita