Korupsi Bansos COVID-19 di Afrika Selatan Membabitkan Pemimpin Senior ANC

JOHANNESBURG ✪ Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada Kamis menghadapi pertanyaan berat dari anggota parlemen atas skandal korupsi COVID-19, setelah beberapa hari dia meminta anggota partai berkuasa untuk menahan diri dari tindakan korupsi penyalahgunaan anggaran bantuan sosial untuk masyarakat tidak mampu.
Rakyat Afrika Selatan kecewa menatap persoalan korupsi yang semakin meluas di saat upaya menghentikan penyebaran virus corona di negara itu. Saat ini Afrika Selatan tercatat di urutan ke-5 kasus terinfeksi virus Corona di dunia, lebih dari 600.000 jiwa terinfeksi berdasarkan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19.
Ramaphosa berjanji akan merombak sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menurutnya sangat rawan terjadinya perilaku korupsi.
“Jelas, momen COVID ini telah memberi kita kesempatan untuk merubah sistem yang jauh lebih efektif,” kata dia.
Hal Itu diungkapkan Ramaphosa dalam sesi tanya jawab dengan anggota parlemen sejak tuduhan korupsi dilontarkan terhadap pejabat tinggi di pemerintahan dan partai yang berkuasa di Kongres Nasional Afrika.
“Sangat memalukan, pada saat krisis nasional ini masih ada perusahaan dan individu yang berusaha mendapatkan keuntungan dengan cara kriminal ketika berbagai upaya sedang melindungi kesehatan masyarakat, dan menyelamatkan jiwa,” imbuhnya.
Sementara itu Juru bicara Ramaphosa, Khusela Diko, diberhentikan atas tuduhan gratifikasi terkait paket bantuan sosial senilai 26 miliar dolar yang diperuntukan anggaran pandemi, termasuk pembelian sejumlah besar alat pelindung diri.
Sejumlah tuduhan korupsi juga telah menyeret nama anggota badan legislatif provinsi Gauteng (Petahana) dari partai Kongres Nasional Afrika (ANC), Bandile Masuku, dan dirinya dicutikan setelah terlibat korupsi.
Namun demikian, untaian skandal tersebut telah menuai kritikan dari pemimpin oposisi, partai Aliansi Demokratik liberal karena Ramaphosa mengizinkan mantan walikota eThekwini, Zandile Gumede untuk diangkat sebagai anggota parlemen provinsi meskipun sedang menghadapi tuduhan korupsi.
Minggu ini, pemerintah Afrika Selatan mulai menerbitkan kontrak penawaran pengadaan barang dan jasa terkait pandemi.
“Belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara kita, memungkinkan anggota masyarakat menemukan informasi terperinci tentang bagaimana dana publik dibelanjakan,” ujar Ramaphosa.
Ketika bola panas bergulir, pemimpin partai oposisi sayap kiri, anggota parlemen dan panglima tertinggi “Pejuang Kebebasan Ekonomi”, Julius Malema meminta Ramaphosa untuk membatalkan sistem pengadaan barang dan jasa saat ini, dan membentuk pengadilan khusus yang akan menangani kasus korupsi, mengikuti siasat yang digunakan untuk mengungkap skandal kejahatan selama Piala Dunia FIFA 2010 yang diadakan di Afrika Selatan.
“Kasus korupsi ini segera ditangani dengan cepat seperti model itu,” tegas Malema.
Afrika Selatan saat ini tergelincir ke jurang resesi sebelum karantina wilayah epidemi dimulai pada bulan Maret, dan tingkat pengangguran negara itu sekarang di atas 30 persen. [rt]
Associated Press (AP)  
Interaksi Berita