Kontradiktif Twitter dan Facebook untuk Mencekal Iklan Politik

NEW YORK ✪ Kepala Eksekutif Perusahaan Twitter Inc akan melarang iklan politik di platformnya bulan depan, hal ini adalah sebuah langkah untuk mendapatkan apresiasi dari partai Demokrat dan hal ini juga merupakan insinuasi dari kampanye kepresidenan Donald Trum, Rabu (30/10).
“Kami telah membuat keputusan untuk menghentikan semua iklan politik di Twitter secara global. Kami percaya jangkauan pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli atau dibayar,” kata CEO Twitter Jack Dorsey dalam sebuah pernyataan.
Analis tidak mengharapkan larangan itu, yang mulai berlaku pada 22 Nopember, untuk secara signifikan akan mengurangi bisnis Twitter, dalam hal ini berdampak turunnya 1,9 persen saham.
Perusahaan media sosial Twitter, termasuk pesaingnya Facebook Inc (FB.O) menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menghentikan iklan dalam penyebaran informasi palsu (hoax) sebagaimana dapat mengarahkan pemilihan.
Facebook telah berjanji untuk upaya menangani informasi yang salah setelah propaganda Rusia pada platform, dan telah mempengaruhi hasil pemilihan presiden AS pada 2016, sebagaimana telah dimenangkan oleh Trump, dari Partai Republik.
Tetapi Facebook membuat keputusan untuk tidak memeriksa iklan yang dijalankan oleh politisi, yang telah memantik kemarahan dari kandidat Demokrat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2020 seperti mantan Wakil Presiden Joe Biden dan Senator Elizabeth Warren.
“Kami menghargai itu, dan Twitter mengakui bahwa mereka seharusnya tidak mengizinkan untuk mediskreditkan suatu keadaan yang tidak terbukti, seperti yang berasal dari kampanye Trump, untuk muncul dalam iklan di platform mereka,” kata Bill Russo, wakil direktur komunikasi untuk kampanye Biden, dalam sebuah pernyataan melalui email.
Biden menghadapi serangan tanpa bukti dari Trump tentang transaksi bisnis asing putranya, Hunter.
“Sangat disayangkan untuk menyarankan bahwa satu-satunya pilihan yang tersedia bagi perusahaan media sosial untuk melakukannya adalah penarikan penuh iklan politik, tetapi ketika dihadapkan dengan beberapa pilihan antara iklan yang menghasilkan dolar dan integritas demokrasi kita, hal itu akan tidak menghasilkan pendapatan, ”kata Russo.
Brad Parscale, yang menjalankan kampanye pemilihan ulang Trump, menggambarkan langkah Twitter sebagai upaya untuk membungkam kaum konservatif dan keputusan yang dianggap bodoh bagi pemegang saham perusahaan. Hal ini, karena Twitter mengetahui bahwa Presiden Trump memiliki program online yang dikenal paling canggih.
“Apakah Twitter juga akan menghentikan iklan dari saluran media liberal yang dianggap bias, dan berjalan tidak terkendali karena mereka membeli konten politik yang jelas dimaksudkan untuk menyerang Partai Republik,” kata Parscale dalam sebuah pernyataan.
Awal bulan ini, CEO Facebook Mark Zuckerberg membela kebijakan perusahaan, dan menegaskan tidak ingin melumpuhkan pidato-pidato politik.
Dorsey menulis di Twitter bahwa memaksa membayar untuk iklan pesan-pesan politik yang ditargetkan pada orang-orang dengan kekuatan, akan berisiko signifikan bagi politik, hal ini dapat digunakan untuk mempengaruhi suara jutaan orang.
“Tidak kredibel bagi Twitter untuk menghentikan penyebaran informasi yang menyesatkan, tetapi jika seseorang membayar kita untuk menargetkan dan mengarahkan pengguna untuk melihat iklan politik mereka, yah … mereka dapat mengatakan apa pun yang mereka inginkan,” kata dia.
Sementara itu Jasmine Enberg, seorang analis senior untuk perusahaan riset eMarketer, menerangkan bahwa keputusan sangat kontras Twitter dengan Facebook tetapi ia juga menambahkan bahwa iklan politik tidak mungkin merupakan bagian penting dari bisnisnya.
“Mengingat sifat platform, pengguna, penerbit, dan politisi masih akan menggunakan Twitter untuk membahas politik secara personalitas, yang berarti hal itu tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah informasi yang salah,” jelasnya.
Seperti diwartakan Reuters, David Herrmann, presiden Hermann Digital LLC, pembeli media independen yang berbasis di Los Angeles yang bekerja dengan merek langsung ke konsumen, mengatakan dia tidak setuju dengan gagasan pelarangan iklan politik di jaringan apa pun, termasuk Twitter.
“Melarang iklan politik tidak merusak kampanye presiden, itu merugikan politik domestik yang bergantung pada jangkauan dari iklan berbayar,” kata dia di posting Twitternya.
Interaksi Berita