Kebijakan Jokowi Dinilai Berpayung Dibalik Doktrin Otoriter

Sejumlah kebijakan kepala pemerintahan, Joko Widodo sebagai pemangku jabatan, saat ini menjadi sorotan kontemporer. Kebijakan itu dinilai idiosinkrasi dan represif karena melahirkan pemahaman Otoritarianisme atau disebut sebagai paham politik otoriter.

JAKARTA ✪ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat ada 27 kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang bersifat otoriter sejak 2014. Selain itu, pola kebijakan pemerintah dinilai menghambat kebebasan sipil.
Ketua YLBHI Asfinawati mengatakan ada tiga pola kebijakan yang menandakan pemerintahan Joko Widodo otoriter. Ketiga pola itu, menurutnya, menghambat kebebasan sipil, mengabaikan hukum yang berlaku, dan menerapkan sistem represif serta mengedepankan pendekatan keamanan.
Selain itu, kata Asfinawati, YLBHI mencatat ada 27 kebijakan pemerintah yang bersifat otoriter sejak 2014 sampai 2020. Salah satunya adalah peraturan pemerintah mengenai pengupahan yang bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan pada 2015.
“Poin berikutnya kita akrab dengan Perppu Ormas yang akhirnya menjadi Undang-undang Ormas yang bisa membubarkan organisasi masyarakat tanpa pengadilan,” jelas Asfinawati dalam diskusi online “Tanda-tanda Otoritarianisme Pemerintah”, Minggu (14/6).
Sejumlah kebijakan lain, pemerintah juga dikritisi YLBHI dimana hal itu telah memperlemah partai oposisi untuk melawan putusan Mahkamah Agung, dan menerapkan sejumlah pasal distorsi oleh kepolisian, berikut adanya dugaan upaya untuk mengembalikan (back to basic) sistem dwifungsi aparatur pertahanan dan keamanan sebagai kendaraan politik.
Leksikal Dwifungsi ABRI, Asfinawati mengatakan, TAP MPR NO VI/2020 menguraikan bahwa dwifungsi telah menyebabkan penyimpangan peran dan fungsi TNI, dan Polri serta mengakibatkan pergeseran mental demokrasi di Indonesia.
“Jadi setidak-tidaknya ada 30 MoU dengan berbagai kementerian. Dan itu tidak masuk akal. Misalnya, ada 8 kepala dinas pertanian menandatangani MoU upaya percepatan pelaksanaan cetak sawah bersama TNI pada 29 Maret 2019,” tambah Asfinawati.
Ia meminta kepada pemerintah untuk segera mencabut kebijakan-kebijakan yang tidak berlandaskan fundamental yuridis itu, dan juga kepada DPR hendaknya menjalankan fungsi lembaga negara sebagai legislasi dalam kerangka representasi rakyat. [sm/ka]
 
Penulis: Sasmito Madrim
Editor Bahasa: Rizal Tanjung
VOA Direct Journalists
Interaksi Berita