Kandasnya Kepastian Hukum Perlindungan Anak Dibawah Umur

INVESTIGASI ✪ JEJAK KASUS – Seorang perempuan DW, berprofesi sebagai pemijat plus dilaporkan ke polisi oleh Ibu korban atas tuduhan telah menjual anak remajanya yang masih berusia dibawah umur (17 tahun) itu kepada penggemar pelesir kelamin, oknum pegawai negeri sipil (PNS) berinisial BD yang bertugas di Karimun, Kepulauan Riau.
“Saya minta kepada polisi segera untuk menangkap dan menahan perempuan berikut laki laki itu, karena mereka anak saya jadi hancur,” harapnya.
Bunga kelahiran 2 Februari 1998, demikian disebut remaja dibawah umur itu melalui ibunya, untuk menghindari gugurnya pengaduan (pasal 72-75 KUHP) maka ia menempuh delik aduan “persetubuhan terhadap anaknya yang masih dibawah umur” dan meminta kepastian hukum ke Polres Karimun pada 21 Desember 2015 lalu dengan nomor laporan polisi: LPB/296/XII/2015/Kepri/SPK-Res Karimun, tentang peristiwa perdagangan remaja dibawah umur yang dilakukan DW sebagai perantara BD.
Pengharapan kepastian hukum keluarga Bunga ternyata Kandas oleh keputusan Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Hario Prasetio Seno. Kepada Wartawan, Selasa (12/1) lalu, ia merillis dan membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan polisi (LP) dari keluarga korban dan telah memeriksa empat orang saksi yang dimulai dari DW berikut korban dan karyawan hotel.
“Laporan korban sudah kami terima, namun kami belum menemukan unsur pidana, karena DW mengaku tidak pernah menerima uang dari korban maupun BD. Dia hanya mengaku sebagai perantara,” kata dia.

Pengharapan kepastian hukum keluarga Bunga ternyata Kandas oleh keputusan Kasat Reskrim

Rizal Tanjung
Menurut kronologi, Bunga mengenal BD melalui perantara DW yaitu seorang perempuan yang berprofesi sebagai pemijat plus sekira pertengahan Desember 2015 lalu. Diawali perkenalan, selanjutnya DW sering bertandang menemui Bunga yang bekerja sebagai kasir di Hotel Rasa Indah Tanjung Balai Karimun.
Kunjungan itu ternyata bermaksud membujuk Bunga untuk bersedia melayani penggemar pelesir kelamin, namun ditolak tidak dituruti Bunga. Kegigihan DW berhasil membujuk Bunga ketika dibungkam uang Rp1 juta, jika ia bersedia dikencani BD yang sempat dilihat Bunga selalu mengenakan seragam pegawai negeri sipil (PNS) lengkap dengan atribut Pemkab Karimun pada pertengahan Desember 2015 lalu.
“Saya bersedia untuk melakukan hubungan badan karena akan dijanjikan uang satu juta rupiah,” terang Bunga, yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Gairah pelesir BD yang menggemari daun muda, ternyata diakuinya dikamar hotel ketika untuk kedua kali, juga melalui DW ia sempat memaksa meniduri Bunga dengan memberikan uang tiga ratus ribu rupiah.
“Dia (BD) sering melakukan hubungan badan dengan anak anak yang masih bersekolah dan dibawanya ke kamar hotel, bahkan juga pernah mengancam saya,” ungkap Bunga.
Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Hario Prasetio Seno, Kamis (14/1) sore, telah dihubungi delikpos.com melalui pesan singkat tentang klarifikasi status yuridis oknum pegawai negeri sipil (PNS) berinisial BD, namun hingga berita ini dilaunching belum ada jawaban.
Menurut normatif Yurisprudensi nomor 477 yang dikeluarkan Mahkamah Agung pada 13 Oktober 1976 bahwa batas usia dewasa adalah 18 Tahun yang di selaraskan dan diterjemahkan dalam pasal 1 (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, artinya status seorang anak dinyatakan dibawah umur adalah belum berusia 18 tahun. [rt]
Interaksi Berita