Inkonsistensi Penegakan Eksekusi Mati

INVESTIGASI ✪ SAINTIFIK Ditengah berbagai intervensi dan ancaman dari negara asing, pelaksanaan eksekusi terpidana mati jilid II telah dilakukan beberapa waktu lalu. Meskipun demikian, pada pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati juga menjadi cerminan akan adanya inkonsistensi dalam penegakan hukum di republik ini.
Eksekusi hukuman mati yang seyogyanya dilakukan terhadap sepuluh terpidana, tetapi dua terpidana mati ditunda eksekusinya karena masih menjalani proses hukum.
Mary Jane, setidaknya masih dapat menghirup nafas kehidupannya pada menit-menit terakhir eksekusi hukuman mati. Mary Jane ditunda eksekusi mati lantaran permintaan dari Presiden Filipina terkait adanya proses hukum di negara tersebut.
Adanya indikasi Mary Jane merupakan korban “trafficking” karena oknum yang mengaku merekrut dan menjebak Mary Jane telah menyerahkan diri di Filipina. Mary Jane bukanlah orang yang pertama ditunda pelaksanaan eksekusi mati, karena sebelumnya satu terpidana mati asal negara Perancis yakni Serge Atlaoui juga dilakukan penundaan. Eksekusi Sergei ditunda lantaran mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkaitan Keputusan Presiden (Keppres) yang menolak grasi.
Penundaan eksekusi terhadap dua terpidana mati membuat masyarakat dunia maupun di dalam negeri menimbulkan tanda tanya besar. Hal yang menjadi pertanyaannya, apakah penundaan eksekusi hukuman mati tersebut sebagai bentuk penghormatan atas hukum ataukah justru sebagai bentuk ketidak-konsistennya penegakan hukum di negeri ini. Pemerintah menyatakan bahwa penundaan eksekusi hukuman mati terhadap dua terpidana mati sebagai bentuk penghormatan atas hukum.
Pemerintah berdalih, dengan adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh kedua terpidana mati tersebut menjadi bukti negara menghormati dan menjunjung tinggi proses hukum. Lantas, jika pemerintah menyatakan menghormati proses hukum yang dihadapi setiap orang, apakah proses peradilan sebelumnya telah sesuai dengan proses-proses yang sebenarnya. Kemudian apakah proses hukum yang sedang dilakukan terhadap kedua terpidana mati tersebut benar-benar murni proses hukum ataukah hanya sebagai langkah untuk memperlambat pelaksanaan eksekusi mati saja.
Inkonsistensi
Tertundanya pelaksanaan eksekusi hukuman mati dapat dikatakan sebagai inkonsistensi penegakan hukum di republik ini. Sebab, jika pemerintah mempunyai pandangan bahwa kedua terpidana mati telah melalui proses peradilan yang berkeadilan dan dapat dipertanggung-jawabkan, mengapa pada saat akan dilakukannya eksekusi hukuman mati, tetapi akhirnya menjadi urung untuk dilaksanakan.

Tertundanya pelaksanaan eksekusi hukuman mati dapat dikatakan sebagai inkonsistensi penegakan hukum di republik ini

Penulis: Andryan, SH., MH Dosen FH.UMSU
Proses hukum yang melilit terpidana mati, Mary Jane, menjadi contoh akan persoalan pelik dalam penegakan hukum kita. Hal ini menurut Lembaga Kajian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), bahwa selama masa peradilan, Mary Jane, tidak melalui proses hukum yang semestinya. Mary Jane tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai, tidak mendapatkan penerjemah yang layak, dan tidak mempertimbangkan posisi perempuan asal Filipina tersebut sebagai korban penjebakan dan perdagangan manusia.
Adanya indikasi Mary Jane merupakan korban “trafficking” karena oknum yang mengaku merekrut dan menjebak Mary Jane telah menyerahkan diri di Filipina, merupakan “tamparan keras” terhadap sikap Mahkamah Agung (MA) yang membatasi peninjuan kembali (PK). Jika pada akhirnya Mary Jane diketahui hanya sebagai korban perdagangan manusia, maka proses penegakan hukum di negeri ini menjadi kesalahan yang teramat fatal.
Tidak adanya konsistensi dalam penegakan hukum juga dapat dilihat pada proses hukum dari terpidana mati asal Perancis, Serge Atlaoui, yang mana melakukan gugatan ke PUTN atas ditolaknya pengajuan Grasi oleh presiden Jokowi. Kita tentunya menyadari, proses hukum yang dilakukan Serge Atlaoui terkesan hanya untuk memperlambat eksekusi mati. Hal ini karena gugatan yang diajukan ke PTUN tersebut sama dengan gugatan-gugatan yang pernah dilayangkan oleh terpidana narkoba lainnya saat meminta Grasi dari Presiden.
Pengajuan gugatan atas ditolaknya Grasi oleh presiden merupakan sesuatu hal yang sangat keliru. Oleh karenanya, banyak gugatan yang pada akhirnya ditolak mentah-mentah oleh majelis hakim PTUN. Majelis hakim menegaskan bahwa gugatan terhadap Keppres Penolakan Grasi tidak termasuk dalam wewenang pengadilan PTUN.
Dalam pertimbangannya pula, bahwa prosedur pemberian grasi oleh presiden sudah diatur dalam Udang-Undang nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi oleh Presiden. Selain daripada itu, hakim PTUN juga menyatakan bahwa penggugat mengeluarkan objek gugatan tersebut karena termasuk hak preogratif presiden berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan merupakan kewenangan presiden yang bersifat yudisial.
Dengan demikian, tindakan presiden dalam hal Grasi bukan dalam melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana yang telah menjadi objek gugatan PTUN.
Apabila republik ini melaksanakan konsistensi penegakan hukum, maka sudah selayaknya terhadap kedua terpidana mati kasus narkoba tersebut tidak dilakukan penundaan menjelang detik-detik eksekusi karena segala upaya proses hukum sudah dilakukan dengan sangat benar.
Meskipun demikian, inkonsistensi penegakan hukum menjadi sebuah keniscayaan karena penegakan hukum bukan melaksanakan hukum secara berkeadilan, melainkan justru hanya sebagai alat kepentingan belaka.
Interaksi Berita