Implikasi dan Dilema Jajaran Polri Terkait Narkoba

INVESTIGASI ✪ SAINTIFIK Korp Kepolisian Republik Indonesia kembali menjadi buah bibir ditengah masyarakat negeri ini. Apabila sebelumnya korp polisi acapkali hangat dengan pemberitaan korupsi yang dilakukan oleh anggota dari kelas bawahan seperti Labora Sitorus hingga petinggi Polri berpangkat Jenderal seperti Djoko Susilo, Susno Djuaji. Kini, tubuh Polri pun kembali tercoreng oleh aksi dua oknumnya yang terjerat dalam kasus narkoba.
Citra Polri kian tercoreng, itulah yang menjadi headline dalam berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Kedua anggota Polri yang terjerat dalam kasus narkoba tersebut tidak hanya mencoreng muka institusi Polri di dalam negeri saja, melainkan juga di tingkat dunia Internasional.
Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa dua anggota Polri yang bertugas di daerah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) ditangkap di Bandara Kuching, Malaysia, terkait dalam kasus narkoba. Kedua anggota tersebut yakni, Ajun Komisaris Besar Polisi Idha Endi Prastiono dan Brigadir Kepala Harahap. Keduanya tertangkap tangan Polis Diraja Malaysia (PDRM) di Bandara Kuching, Serawak, Malaysia, 30 Agustus 2014 lalu, karena membawa narkoba. Berdasarkan informasi yang dihimpun barang bukti narkoba yang dibawa dua perwira tersebut adalah sabu-sabu seberat 6 kilogram.
Ironis, kalimat itulah yang pantas menggambarkan institusi Polri terkait anggotanya yang terjerat dalam kasus narkoba. Meskipun masih dalam menjalani proses hukum terhadap kedua polisi tersebut, tetapi bukan hanya citra Polri saja yang tercoreng, secara langsung pula menampar wajah republik ini di mata dunia Internasional. Bagaimana mungkin, anggota Polri yang seyogyanya mempunyai tugas dalam memberantas peredaran narkoba, justru terlibat dalam aksi penggunaan barang haram tersebut. Bahkan, tanpa bermaksud mendiskreditkan institusi Polri, tetapi keterlibatan anggota Polri dalam kasus narkoba menjadi bukti akan lemahnya pengawasan Polri terhadap penanganan disiplin para anggotanya.
Indonesia Police Watch (IPW) pun mendesak Kapolri Jenderal Pol. Sutarman bertanggung jawab menyusul ditangkapnya kedua anggota Polri. Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane, menilai kepergian dua anggota Polri ke Malaysia tersebut seharusnya mendapatkan izin dari atasan mereka. Menurut Neta, tidak mungkin anggota Polri dengan pangkat AKBP pergi ke Malaysia tanpa mendapatkan izin dari atasannya.

Institusi Polri dalam situasi sorotan tajam, tentunya diharapkan dapat berupaya untuk membenahi diri

Penulis: Andryan, SH., MH Mahasiswa Magister Hukum USU
Sebenarnya, keterlibatan anggota Polri dalam sindikat, baik pengedar maupun pengguna bukanlah isapan jempol belaka. Apabila dipantau lebih rinci, masih banyak anggota Polri baik yang berpangkat bintara maupun perwira yang terlibat dalam kasus narkoba. Terlebih lagi, terhadap beberapa kasus narkoba ditemukan, anggota Polri telah menjadi corong dan tameng dalam peredaran narkoba sejumlah daerah di republik ini. Hal ini tentu saja diperkuat dengan pernyataan dari Mabes Polri sendiri yang membuka data polisi yang tersangkut masalah narkoba selama dua tahun terakhir. Total ada 72 yang diberhentikan, 39 di antaranya nama yang bermasalah dengan narkoba.
Sanksi Berat
Meskipun keterlibatan kedua anggota perwira aktif Polri tersebut masih dalam tahap pengembangan kasus, tetapi melihat negara yang menjadi wilayah hukum dan berwenang melakukan penangkapan serta memberikan hukuman, menjadikan kasus narkoba sebagai sebuah ancaman yang maha berat. Berdasarkan perundangan di Malaysia, kedua anggota polisi tersebut bakal mendapat sanksi berat dengan ancaman hukuman gantung sampai mati sesuai Pasal 39 B Undang-Undang Antinarkotika Malaysia. Hal ini setidaknya menjadi konsekwensi dari apa yang dilakukan oleh oleh kedua perwira Polri tersebut.
Keterlibatan perwira Polri dalam kasus narkoba di negeri Jiran Malaysia tersebut sebenarnya bukanlah hal yang mengejutkan di lingkungan institusi Polri. Telah menjadi rahasia umum di internal Polri, bahwa AKBP Idha Endri Prastiono yang merupakan Pamen Polda Kalbar (Non Job) yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit III Direktorat Narkoba di Polda Kalimantan Barat tersebut, sarat dengan berbagai aksi indisipliner. Idha merupakan perwira yang dinonaktifkan lantaran kerap melakukan kesalahan dan melanggar kode etik institusi.
Berbagai aksi “nakal” yang dilakukan lulusan Akademi Polisi tahun 1992 tersebut juga tecatat di lingkungan dinas sebelumnya sesuai dengan catatan dari Propam Polda Sumatera Utara, tempat dinas Idha sebelum bertugas di Polda Kalbar. Hal inilah yang membuat bersangkutan dimutasi dari Polda Sumut ke Polda Kalbar pada 19 Februari 2013 akibat melakukan berbagai kesalahan kode etik profesi.
Quo Vadis Reformasi Polri
Sekali lagi, institusi Polri dalam situasi yang selalu disorot tajam, tentunya Polri diharapkan agar dapat berupaya untuk membenahi diri. Upaya untuk mereformasi di tubuh institusi Polri telah dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan dan mendukung pencitraan Polri itu sendiri. Akan tetapi, reformasi Polri dimulai sejak dipisahkannya organisasi Kepolisian dari lingkungan militer berdasarkan Tap.MPR No.VI tahun 2000 tentang pemisahan Polri dari TNI, hingga kini reformasi tersebut hanya sekedar wacana belaka. Quo vadis reformasi Polri?
Berbagai survei telah menunjukkan, bahwa Polri sebagai institusi hukum yang mendapat penilaian buruk di masyarakat. Selain daripada kasus korupsi yang tiada henti-hentinya menyelimuti korp berbaju coklat tersebut, anggota Polri juga sering terlibat dalam kasus-kasus narkoba, baik dalam kategori sebagai pemakai maupun juga sebagai pengedar.
Setidaknya apabila Polri berkomitmen dalam membenahi internalnya untuk segera mereformasi, kultur dari Polri itu sendiri harusnya segera di ubah. Karakter-karakter anggota Polri yang arogan, tidak mempunyai mental, brutal, serta berkompromi dengan hal-hal yang menyimpang sangat sulit untuk dihilangkan. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus hukum yang menyeret anggota Polri.
Tidak ada reformasi Polri tanpa dengan mengubah sikap, mental dan budaya anggota Polri yang udah sedemikian bobrok tersebut. Oleh karenanya, pengawasan di internal Polri sesungguhnya harus segera dibenahi untuk dapat memiliki anggota yang mempunyai integritas serta komitmen tinggi. Kini, dengan terseretnya kedua anggota Polri dalam kasus narkoba, menjadi pelajaran berharga bagi institusi Polri khususnya dan negeri ini umumnya, agar dapat memerangi memerangi narkoba hingga ke akar-akarnya. Terlebih lagi, apabila anggota Polri yang seyogyanya mempunyai tugas dalam memberantas narkoba saja turut terjerat dalam kasus narkoba, bagaimana jadinya dengan warga negara biasa, tentu saja narkoba adalah musuh bersama kita untuk dapat memberantasnya.
Interaksi Berita