Hakim ICC Perintahkan Instrumen Investigasi Dugaan Pembunuhan Massal di Filipina

DEN HAAG ✪ Mahkamah Pidana Internasional (ICC) secara afirmatif mengizinkan penyelidikan peristiwa dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan atau pembunuhan massal atas dasar perintah kekuasaan Presiden Filipina Rodrigo Duterte sebagai aktor negara dalam misi operasi pemberantasan peredaran psikotropika.

Mahkamah Pidana yang berbasis di Den Haag, Belanda pada hari Rabu (15/9), mengeluarkan pernyataan resmi bahwa rasional untuk melanjutkan penyelidikan berdasarkan catatan pengumpulan data (puldata) dari berbagai elemen perangkat hukum tertentu atas peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana hal itu telah memenuhi unsur yuridis, sebab akibat terjadinya tindakan keras, dan pembunuhan massal yang telah menewaskan ribuan orang.

ICC menyambut baik langkah Filipina untuk memerangi penyelundupan dan peredaran narkoba, akan tetapi “kampanye ‘perang melawan narkoba’ tidak dapat dilihat sebagai operasi penegakan hukum yang afirmatif, dan bahkan dugaan pembunuhan massal yang terjadi juga dapat dinyatakan suatu bentuk pelanggaran berat atau peristiwa itu hanya sebagai pembenaran dalam sebuah misi operasi”.

Perintah untuk digelar investigasi diafirmatifkan oleh Hakim Péter Kovács, Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou dan María del Socorro Flores Liera.

Mahkamah Pidana mengatakan bahwa hakim telah mempertimbangkan bukti yang diajukan atas nama-nama yang tercatat, setidaknya 204 korban dan temuan data menunjukkan bahwa “serangan kekerasan yang meluas, dan sistematis terhadap penduduk sipil terjadi selaras dari kelanjutan kebijakan negara”.

ICC juga mencatat bahwa mereka telah meninjau materi pendukung, yang menunjukkan pihak berwenang Filipina telah “gagal mengambil langkah yang berarti untuk menyelidiki sejumlah peristiwa pembunuhan tersebut.” Pelaku eksekutor bahkan ditawari “uang tunai, promosi jabatan dan penghargaan untuk misi yang digaungkan dalam kampanye ‘perang melawan narkoba’.”

Seperti diberitakan sebelumnya, mantan jaksa ICC Fatou Bensouda pernah mengajukan permintaan untuk penyelidikan sebelum dirinya pensiun pada bulan Juni. Dia juga menyatakan bahwa “aktor negara, terutama anggota pasukan keamanan Filipina telah mengeksekusi ribuan tersangka pengedar dan pengguna narkoba berikut warga sipil lainnya selama operasi penegakan hukum.”

Pengganti Bensouda, jaksa Karim Khan yang saat ini menjabat akan mengawasi instrumen penyelidikan dan kemungkinan menukangi kasus tersebut di persidangan nanti.

Tatkala rekomendasi jaksa Bensouda diumumkan pada bulan Juni, Presiden Filipina Duterte menepis berita tersebut dengan mengatakan bahwa semua itu “omong kosong” seraya mengintimidasi akan “menampar” hakim ICC.

Stasiun radio DZBB yang berbasis di Manila pada hari Kamis(16/9), mengulas penasihat hukum presiden Duterte, Salvador Panelo yang mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa pemerintahan Duterte tidak akan bekerja sama dengan penyidik Mahkamah Pidana Internasional.

Panelo juga mengatakan bahwa penyidik ​​ICC tidak akan diizinkan masuk ke negara itu untuk melakukan rangkaian penyelidikan.

Pemerintahan Teror
Duterte mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2016 dengan isu yang digulirkan untuk memerangi sindikat kejahatan di Filipina. Selama menjabat sebagai presiden, dia berulang kali mendesak institusi kepolisian untuk “mengeksekusi” tersangka narkoba.

Data terbaru dari pemerintah Filipina yang dirilis pada April hingga akhir Juni 2021 menunjukkan bahwa polisi dan pasukan keamanan lainnya telah menewaskan sedikitnya 6.117 tersangka pengedar narkoba selama misi operasi. Akan tetapi data statistik pemerintah tersebut berselisih dengan data yang dikutip oleh PBB pada Juni 2020, dimana menunjukkan setidaknya 8.600 pembantaian.

Laporan polisi Filipina pada tahun 2017 juga memaparkan jumlah statistik 16.355 “kasus pembunuhan yang sedang diselidiki” sebagai pencapaian dalam perang terhadap narkoba.

Pada bulan Desember 2016, data Al Jazeera melaporkan lebih dari 6.000 kematian dalam operasi tersebut dan telah menimbulkan berbagai pertanyaan tentang inkonsistensi terhadap sistem pencatatan, dan kemungkinan terjadinya “manipulasi” data oleh pemerintah.

Komunitas hak asasi manusia di Filipina telah menguraikan jumlah kematian yang berkisar diantara 27.000 hingga 30.000 orang. Mereka menuduh pihak berwenang melakukan penculikan dan mengeksekusi tersangka yang tidak bersalah, termasuk anak-anak. (rt)

Interaksi Berita
Interaksi Komentar: