Suriah Desak Penyelidikan Formal PBB Atas Kezaliman Koalisi AS

Penyelidikan formal atas tuduhan kezaliman yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Suriah harus menjadi prasyarat untuk menegakkan hukum internasional.

DELIKPOS ✪ Menurut laporan Press TV, Selasa (20/4), pemerintah Suriah telah mengirim surat kepada pejabat PBB meminta untuk segera melakukan penyelidikan formal terhadap dugaan kezaliman yang dilakukan oleh koalisi yang dipimpin oleh AS di kota Raqqa.

“Waktunya telah tiba untuk menjelaskan aspek kemanusiaan, politik, dan hukum dari masalah ini,” tulis Kementerian Luar Negeri Suriah dalam dua pesan yang sama ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, dan kepada presiden Dewan Keamanan PBB, Barbara Woodward.

Kementerian Luar Negeri Suriah mencatat hampir seluruh kota hancur diratakan oleh pasukan khusus pengebom AS yang terjadi antara Juni dan Oktober 2017, yang mengakibatkan ribuan kematian warga sipil.

Seperti yang dilaporkan Associated Press ketika itu, dilluhlantakkannya kota tersebut telah menimbulkan pertanyaan serius tentang “anggaran kemenangan.” AP bahkan menerbangkan drone melalui Raqqa untuk menyoroti tingkat kerusakan yang membuat kota dahulunya damai berkembang, kini tersisa puing-puing kehancuran, dan penderitaan.

Seorang pejabat yang berbasis di Damaskus di Kantor PBB di bidang Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Linda Tom mengatakan kepada Aron dari Century Foundation pada saat itu, “Lebih dari 80 persen kota (Raqqa) diperkirakan tidak dapat dihuni akibat pertempuran itu,” singkapnya.

Laporan kredibel pihak Suriah juga mencatat beberapa contoh lain dari dugaan kezaliman serupa oleh pasukan yang dikomandoi AS. Seperti di timur laut Suriah antara 2018 dan 2019, dalam operasi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) salah satu persekutuan militer multi etnis yang juga didukung oleh negara-negara barat seperti Inggris, dan Prancis.

Disamping itu, contoh catatan khusus yang terjadi di Baghuz ketika jet tempur AS dilaporkan menewaskan sedikitnya 70 warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, yang melarikan diri dari bentrokan.

Masih banyak kezaliman untuk duraikan dalam peran Amerika Serikat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan perang di Suriah.

Tidaklah sukar untuk menyorot bagaimana pelanggaran-pelanggaran kontinuitas terjadi di depan mata yang sangat jelas bertentangan dengan hukum internasional termasuk hukum humaniter internasional, dan hukum perang.

Jika disanding dengan realitas, apakah Amerika Serikat merasa tidak ternoda? menggaungkan sepanjang waktu tentang “tatanan dunia berbasis aturan” sementara mengabaikan aturan itu, dan hal ini tentu dinilai distorsi.

Mengutip dari jurnalis internasioanal, Bradley Blankenship melalui RT News, bahwa operasi di Raqqa menyusul setelah operasi pertumpahan darah terjadi di kota Mosul Irak, yang juga dipimpin oleh AS. Bahkan operasi ini penuh dengan tuduhan kejahatan perang oleh Human Rights Watch dan Amnesty International.

Adapun fakta kehadiran Amerika Serikat di Suriah tanpa persetujuan dari pemerintah setempat, dan pelanggaran terhadap hukum internasional tersebut diakui oleh PBB. (*)

 

Interaksi Berita
Interaksi Komentar: