Presiden Rusia Vladimir Putin Mengecam Tuduhan ‘Pembantaian’ di Bucha

MOSKOW ✪ Presiden Rusia Vladimir Putin menepis tuduhan bahwa pasukan Rusia bertanggung jawab atas pembunuhan warga sipil di pinggiran kota Kiev, Bucha. Semua tuduhan distorsi yang dilontarkan terhadap Rusia terkait insiden di Bucha adalah tudingan palsu.

“Saya berbicara dengan rekan-rekan dari negara-negara Barat, hingga saat ini. Ketika mereka menyinggung tentang ‘Bucha’ kepada saya, lantas saya bertanya kembali kepada mereka, apakah anda pernah ke Raqqa?… pernahkah anda melihat bagaimana kota Suriah yang benar-benar diratakan oleh angkatan udara Amerika Serikat. Dimana-mana tampak mayat tergeletak membusuk di reruntuhan selama berbulan-bulan, dan tidak ada yang peduli tentang itu,” kata Putin dalam pernyataannya selama konferensi pers pada Selasa (12/4).

Putin membubuhkan, pembunuhan massal warga sipil oleh Barat di Afghanistan hingga saat ini hening tanpa tindak lanjut.

“Mereka melakukan provokasi di Suriah, dimana ketika mereka menggaungkan informasi penggunaan senjata kimia oleh pemerintah al-Assad ternyata tuduhan itu palsu, demikian pula kepalsuan yang sama diciptakan di Bucha,” tuturnya.

Dirinya juga menambahkan bahwa dinas rahasia intelijen Rusia telah mengumpulkan data materi pembuktian atas terjadinya pembunuhan massal di Bucha. Namun, Putin tidak merinci materi yang dia sebutkan.

Bucha menjadi berita utama pada awal April tak lama setelah militer Rusia menarik diri dari pinggiran kota Kiev dan selanjutnya pasukan Ukraina bergerak masuk, dan ditemukan sejumlah warga sipil yang tewas di kota itu.

Pihak berwenang Kiev segera menyalahkan militer Rusia atas peristiwa itu, sementara politisi berpengaruh di barat dengan cepat berpihak pada Ukraina untuk memperkuat sikapnya atas insiden tersebut.

Mengutip dari RT News, sebagaimana pinggiran kota Kyiv di Oblast, Bucha ini telah menjadi hotspot viral bagi politisi Eropa yang bertujuan untuk menunjukkan solidaritas mereka terhadap Ukraina.

Kembali merunut ketika operasi militer Moskow menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan “Perjanjian Minsk” yang ditandatangani pada 2014, yang berakhir dengan pengakuan Rusia atas kedua Republik di wilayah Donbass yaitu Republik Rakyat Donetsk di Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk di Luhansk. Protokol Perjanjian Minsk yang dijembatani Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.

Rusia sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Sementara itu Kiev menegaskan bahwa serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua Republik tersebut dengan paksa. (*)

Interaksi Berita
Interaksi Komentar: