China: NATO Semestinya Dibubarkan Karena Produk Usang dari Perang Dingin

BEIJING ✪ Kementerian Luar Negeri China melalui Juru bicara Zhao Lijian pada Jumat (1/4) mengatakan, bahwa organisasi aliansi militer barat atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang dipimpin AS merupakan produk usang dari perang dingin. Dirinya menyesalkan, semestinya NATO dibubarkan setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991, karena aliansi militer barat tersebut diduga pemicu pertumpahan darah di Ukraina.

“Sebagai produk dari perang dingin, NATO seharusnya menjadi sejarah ketika Uni Soviet runtuh,” kata dia, ketika disinggung mengenai pernyataan Direktur Departemen Informasi dan Pers Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Maria Zakharova tentang peran NATO sebagai alat geopolitik Amerika Serikat.

Mengutip pernyataan Zhao melalui RT News, NATO telah memperluas pengaruhnya di Eropa hingga ke Timur selama beberapa dekade, dan menurut dia hal itu dinilai tidak menghormati perjanjian Pakta Warsawa yang dipimpin Soviet ketika itu.

Hal ini yang mendorong Rusia “langkah demi langkah” sehingga pada akhirnya dapat dinilai, NATO adalah “penggagas dan promotor terbesar dari krisis Ukraina” atas nama AS. “Organisasi aliansi militer barat itu seharusnya menimbang termenung apa kontribusinya untuk Eropa dan keamanan,” tambah Zhao.

Sementara, Moskow mengutip ancaman yang ditimbulkan oleh ekspansi NATO yang merayap pengaruhnya ke Ukraina sebagai alasan utama mengapa Rusia menyerang negara itu pada akhir Februari.

Selain itu, AS dan sekutunya menyayangkan China berada di “sisi sejarah yang salah” di Ukraina, dan menekan Beijing dengan sanksi jika mendukung operasi khusus militer Rusia.

Langkah Moskow menyerang negara tetangga itu menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan “Perjanjian Minsk” yang ditandatangani pada 2014, yang berakhir dengan pengakuan Rusia atas kedua Republik di wilayah Donbass yakni Republik Rakyat Donetsk di Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk di Luhansk. Protokol Perjanjian Minsk yang dijembatani Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.

Perjanjian Minsk tersebut merupakan upaya untuk mengamankan gencatan senjata antara pasukan pemerintah Ukraina dan separatis yang didukung Rusia di timur Ukraina, yang dijembatani Jerman dan Prancis sebagaimana dirancang untuk mengatur status wilayah di dalam negara Ukraina. (*)

Interaksi Berita
Interaksi Komentar: