Komnas HAM Buka Pendaftaran, Aktivis: Pansel Mesti Dengar Suara Masyarakat

Panitia Seleksi (pansel) calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengumumkan pembukaan pendaftaran bagi para bakal calon anggota Komnas HAM untuk periode 2022-2027. Para aktivis menilai pansel harus mendengar masukan dari masyarakat sipil dan para korban pelanggaran HAM.

JAKARTA ✪ Seleksi Calon Anggota Komnas HAM yang akan menyeleksi anggota-anggota baru ini diketuai oleh Makarim Wibisono, mantan pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk situasi kemanusiaan di Palestina.

Beberapa nama besar menjadi anggota panitia ini, antara lain : anggota kelompok kerja Dewan HAM PBB Kamala Chandrakirana, mantan rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Azyumardi Azra, pakar hukum pidana dan kriminolog Universitas Indonesia Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo dan mantan jaksa agung Marzuki Darusman.

Dalam jumpa pers, Senin (7/2), Ketua Panitia Seleksi Makarim Wibisono menjelaskan pendaftaran bagi para bakal kandidat anggota Komnas HAM tersebut dibuka mulai 8 Februari sampai 8 Maret 2022. Semua warga Indonesia dari beragam kalangan dibolehkan mendaftar asal memenuhi syarat.

Panitia seleksi mensyaratkan dua metode pendaftarn yakni secara online pendaftaran mengunggah semua berkas persyaratan pendaftaran melalui portal Seleksi Anggota dan wajib mengirimkan dokumen fisik via pos kepada panitia seleksi yang beralamat di kantor Komnas HAM di Jakarta.

Seluruh proses seleksi tidak dikenakan biaya dan pungutan dalam segala bentuk. Pendaftar yang lolos dalam tahap lanjutan dan memerlukan biaya transportasi/akomodasi harus menanggung hal itu sendiri. Proses seleksi ini akan terdiri dari enam tahan, yaitu seleksi administrasi (Februari-Maret), tes objektif tertulis dan penulisan makalah (April), dialog publik (Mei), psikotes (Juni), tes kesehatan (Juli), dan wawancara (Agustus).

“Pemilihan anggota Komnas HAM dilakukan dengan parameter khusus seperti memiliki kapasitas, integritas, dan pengalaman di bidang HAM. Kami mengharapkan seluruh masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif untuk memberi masukan dan informasi sebagai bagian dari penelusuran rekam jejak para anggota,” kata Makarim.

Makarim meminta para bakal calon anggota Komnas HAM yang mendaftar memiliki visi dan misi untuk mengembangkan kelembagaan Komnas HAM yang strategis dan visioner. Juga memiliki kemampuan dalam memaksimalkan kewenangan penyelidikan proyustisia, membuat terobosan untuk mendorong beragam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, kemampuan relasi dan kerjasama yang baik untuk memajukan HAM.

Menurut Harkristutui Harkrisnowo, salah satu syarat pendaftaran adalah pendidikan minimal D4 atau sarjana S1, tapi tidak mesti sarjana hukum. Dia mengatakan pendaftar harus memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun di bidang perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM.

“Atau sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya. Atau berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga negara, atau merupakan tkoh agama, tokoh masyaraat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi,” ujar Harkristuti.

Dengar Suara Publik

Direktur Imparsial Ghufron Mabruri mengharapkan Komnas HAM dengan fungsi dan perannya menjadi marwah untuk mendorong penegakan HAM di Indonesia, di tengah berbagai lembaga politik dan penegak hukum yang dipertanyakan komitmennya dalam penegakan HAM.

Dia menambahkan ada sejumlah catatan yang memerlukan perhatian Komnas HAM periode sekarang dan mendatang yaitu itikad untuk menyelesaikan kasus-kasus yang masalahnya ada di Kejaksaan Agung.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyesalkan kinerja Komnas HAM periode ini yang dinilai lamban menetapkan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir sebagai pelanggaran HAM berat.

“Ada desakan dari masyarakat sipil dan keluarga korban untuk mendorong kasus (pembunuhan aktivis HAM) Munir segera ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat, yang sampai sekarang belum atau tidak kunjung ditetapkan oleh Komnas HAM sekarang. Tentu saja itu menjadi salah satu catatan yang seharusnya menjadi perhatian serius Komnas HAM hari ini,” tutur Ghufron.

Ghufron mengharapkan Komnas HAM punya keberanian politik dalam memanfaatkan fungsi dan peran strategisnya untuk pemajuan, penegakan, dan perlindungan HAM termasuk isu-isu yang berkaitan dengan aktor militer dan sipil dalam pemerintah.

Oleh karena itu Ghufron berharap komisioner yang terpilih untuk Komnas HAM periode 2022-2027 adalah orang yang yang memiliki rekam jejak yang baik, komitmen, dan keberanian untuk mendorong penegakan HAM di Indonesia. Dia menegaskan Komnas HAM harus berada di garda terdepan terutama dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak korban. [fw/em]

Interaksi Berita
Interaksi Komentar: