DPRD Minta Perusahaan Pengolahan Kelapa di Kundur Afirmatifkan Perizinan

REGIONAL ✪ KARIMUN – Komisi I DPRD Karimun minta kepada tiga perusahaan pengolahan buah kelapa di Kundur, Kabupaten Karimun diantaranya PT Sarikotama Indonesia, PT Stragrower dan PT Sadewa Coci Indoma, segera memgurus dan melengkapi izin usahanya.
Temuan DPRD Karimun sebelumnya, ke tiga perusahaan pengolahan buah kelapa tersebut belum melengkapi izin-izin yang sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Temuan DPRD Karimun terkait perizinan beberapa perusahaan tanpa dilengkapi hak karyawan seperti BPJS

Penulis: S. Bustomi Editor: Rizal Tanjung
Sekretaris Komisi I DPRD Karimun, Sulfanow Putra mengatakan, banyak perizinan yang tidak dimiliki oleh ketiga perusahaan tersebut. Diantaranya adalah izin Amdal, Izin Usaha Industri (IUI), UPL, UKL, izin ekspor serta beberapa izin lainnya. Selain itu ketiga perusahaan juga tidak melengkapi hak karyawan seperti BPJS, Cuti dan upah yang sesuai dengan UMK.
“Izin yang tidak dimiliki ketiganya berbeda-beda. Bahkan ada satu perusahaan yang SITU dan SIUP yang sudah mati. Ketika kita minta kepada pihak perusahaan mereka tidak menunjukkannya. Data-data izin ini kita peroleh dari DPM-PTSP,” kata Putra kepada wartawan, Jumat (28/4/2017).
Dia menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh ketiga perusahaan tersebut. Dengan tdemikian maka perusahaan tersebut beraktifitas secara ilegal. Sementara setiap perusahaan memiliki nilai investasi ratusan juta rupiah.
“Dalam sehari di sana nilai perputaran uang di ratusan juta rupiah. Dalam satu bulan miliaran rupiah. Jadi jika izin saja tidak ada otomatis tidak ada yang masuk ke PAD. Sedangkan perusahaan itu sudah lama berdiri. Perusahaan kerupuk saja ada izinnya,” tambah Putra. [sb]
Interaksi Berita