China akan Mendirikan Departemen Khusus Penyelidikan di Hong Kong

BEIJING ✪ China berencana untuk mendirikan biro khusus di Hong Kong bertugas untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan yang dianggap mengancam keamanan nasional, menurut uraian undang-undang keamanan nasional baru yang penuh kontroversial itu diterapkan Beijing pada wilayah semi-otonom.
Selain itu, seluruh lembaga departemen pemerintah Hong Kong, mulai dari keuangan hingga imigrasi, akan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat di Beijing, demikian dikatakan kantor berita resmi Xinhua, Sabtu.
Berdasarkan implikasi itu, semakin meningkatkan kekhawatiran bahwa pemerintah komunis China akan terus memperketat cengkeramannya di Hong Kong. Beijing mengatakan pihaknya bertekad untuk terus maju dengan undang-undang keamanan nasional sebagaimana hal tersebut telah dikritik keras karena merongrong lembaga-lembaga hukum dan politik Hong Kong sebagai pusat keuangan Asia, meskipun banyaknya kritikan dari dalam dan luar negeri.
Rancangan undang-undang keamanan nasional yang diajukan tersebut bertujuan sebagai badan yang akan menangani sebagian besar pembuatan undang-undang untuk lembaga legislatif China. RUU itu diangkat untuk dibahas pada pertemuan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, akan tetapi belum diketahui kelanjutannya.
Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Hong Kong, Tam Yiu-chung mengatakan kepada penyiar publik Hong Kong RTHK bahwa undang-undang tersebut telah ditinjau tetapi tidak ada suara yang diperoleh, dan pertemuan setiap dua bulan itu tidak ada kejelasan lebih lanjut.
RUU itu diajukan hari Kamis untuk musyawarah, mencakup empat kategori kejahatan diantaranya pemisahan diri, subversi kekuasaan negara, kegiatan teroris lokal dan berkolaborasi dengan pasukan asing atau eksternal bilamana membahayakan keamanan nasional.
RUU itu mendapat kritikan keras, termasuk dari AS yang menyatakan akan mencabut beberapa kondisi preferensial yang diperluas ke Hong Kong melalui Inggris ke pemerintahan China pada tahun 1997.
Sementara itu Inggris akan menawarkan paspor dan jalur kewarganegaraan kepada 3 juta penduduk Hong Kong. Kelompok Tujuh ekonomi terkemuka meminta China untuk mempertimbangkan kembali rencananya untuk mengeluarkan pernyataan bersama menyuarakan “keprihatinan serius” atas undang-undang yang disebut akan melanggar komitmen internasional Beijing serta konstitusi wilayah.
Beijing telah berulang kali mengecam langkah itu karena merupakan ganjalan kegiatan internal negaranya.
Pejabat peringkat ketiga Partai Komunis yang berkuasa dan kepala Kongres Rakyat Nasional, Li Zhanshu memimpin pertemuan Komite Tetap yang menangani sebagian besar tugas legislatif di sidang kongres tahunan, dan bersifat seremonial.
Sidang kongres yang diselenggarakan bulan lalu, meratifikasi keputusan itu untuk memberlakukan undang-undang tersebut di tingkat nasional setelah Dewan Legislatif Hong Kong tidak dapat melakukannya karena pengaruh oposisi yang kuat. Para kritikus berpendapat undang-undang itu dapat membatasi kebebasan berbicara dan aktivitas politik oposisi.
Demikian pula pakar hukum menyebut pembenaran Beijing dalam nuansa hukum masih bisa untuk diperdebatkan.
Asosiasi Pengacara Hong Kong pada hari Jumat meminta pemerintah kota untuk mengungkapkan uraian RUU tersebut dan memperingatkan bahwa penegakan hukum di Hong Kong akan berisiko melahirkan sistem standar hukum paralel yang saling bertentangan atau tumpang tindih (overlapping), dan tentu hal demikian akan didominasi oleh Beijing.
“Inilah yang akan menimbulkan berbagai pertanyaan, apakah seseorang akan diadili dalam sistem peradilan pidana di (Hong Kong) oleh pengadilan Hong Kong atau dikirim ke Daratan untuk diadili dan menjalani hukuman penjara dimanapun di penjara Daratan,” kata Asosiasi Pengacara itu dalam sebuah pernyataan. .
Setelah protes anti-pemerintah yang semakin meluas dan tindakan kekerasan pemerintah China di Hong Kong tahun lalu, hal itu disorot oleh Beijing sebagai aksi berbahaya karena dianalisa untuk memisahkan wilayah dari bagian negara China. Aksi protes itu didukung oleh oposisi yang berimplikasi terhadap undang-undang yang diusulkan akan menjadi suatu proses Peradilan yang dijalankan melalui sistem yurisdiksi China, pada akhirnya RUU ekstradisi itu dihapus.
Menurut kantor berita resmi Xinhua, China telah berupaya meredakan kekhawatiran bahwa undang-undang baru itu hanya diterapkan untuk tindakan dan kegiatan yang mengancam keamanan nasional.
Undang-undang ini secara perspektif hukum dinilai semakin memperdalam perbedaan antara Hong Kong dan Cina daratan.
Awal bulan ini, kongres legislatif Hong Kong menyetujui RUU yang penuh kontroversial itu, dan mengesahkannya setelah terjadinya penghinaan lagu kebangsaan Cina, dan akhirnya anggota parlemen pro-demokrasi memboikot pemilihan itu sebagai aksi protes.
Lebih lanjut, tokoh oposisi senior Hong Kong ditangkap karena ikut serta dalam demonstrasi, dan hal itu menimbulkan berbagai pertanyaan, apakah undang-undang keamanan nasional tersebut akan digunakan untuk mendiskualifikasi kandidat pro-demokrasi dalam pemilihan bulan September ini sebagaimana demikian, Dewan Legislatif akan dikendalikan oleh Beijing.
 
Associated Press (AP)  
Interaksi Berita