Bangladesh Siapkan Pulau Terapung untuk Rohingya

DHAKA ✪ Sebuah pulau di Bangladesh secara teratur terendam selama musim penghujan tiba, siap untuk menampung 100 ribu pengungsi Rohingya, tetapi belum ada kepastian untuk dilaksanakan. Pulau Terapung yang padat dan kumuh itu terletak di perbatasan Myanmar.
Menurut keterangan pejabat setempat, saat ini perlindungan banjir, kamp perumahan, rumah sakit dan masjid telah dibangun di Bhasan Char, atau pulau terapung di Teluk Bengal.
“Bhasan Char siap huni. Semuanya telah diberlakukan,” kata komisaris bantuan dan repatriasi Mahbub Alam Talukder.
Pulau ini dibangun untuk menampung kapasitas 100 ribu orang, hanya sebagian kecil dari jutaan Muslim Rohingya yang melarikan diri dari gelombang berdarah dan penganiayaan kejam di negara asalnya, Myanmar.
Sekitar 700 ribu orang datang setelah Agustus 2017, ketika militer di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha melakukan aksi keras anti pemberontakan terhadap Rohingya dalam menanggapi serangan pemberontak. Kelompok-kelompok hak asasi dunia dan PBB mengutuk keras dan menyebut aksi tersebut adalah pembersihan etnis, disertai perbuatan zalim pemerkosaan, pembunuhan, dan pembakaran ribuan rumah.
Saleh Noman seorang jurnalis lepas Bangladesh, menggambarkan sebuah komunitas yang ada di sana, meskipun media asing belum diizinkan mengunjungi pulau itu.
“Saya melihat pasar dengan sekitar 10 toko kelontong dan warung teh di pinggir jalan. Beberapa penjual ikan dan sayuran, semua diatur di sana dengan sistem tenaga surya dan jalur pasokan air,” kata dia.
Bangladesh adalah negara delta dataran rendah. Pulau tersebut berjarak 21 mil atau 34 kilometer dari daratan, diperkirakan muncul 20 tahun lalu dan tidak pernah dihuni.
Angkatan Laut Bangladesh telah menerapkan rencana program anggaran jutaan dolar untuk mendukung pulau rawa yang terendam selama berbulan-bulan ketika musim penghujan.
Lembaga bantuan internasional dan PBB dengan keras menentang rencana relokasi pulau tersebut sejak pertama kali diusulkan pada 2015, karena badai besar dapat membanjiri pulau itu dan membahayakan ribuan jiwa.
Mostofa Mohamamd Sazzad Hossain, juru bicara Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi di Bangladesh, mengatakan badan tersebut tidak siap untuk mendukung relokasi dan sedang menunggu kesempatan untuk mengunjungi pulau itu setelah perjalanan November dibatalkan.
“PBB telah menekankan pentingnya melakukan penilaian teknis dan perlindungan yang independen dan menyeluruh dengan mempertimbangkan masalah keselamatan, keberlanjutan, dan perlindungan sebelum relokasi dilaksanakan. Proses penilaian harus mencakup kunjungan ke Bhasan Char,” kata Hossain, Kamis (16/1).
Kamp-kamp pengungsi saat ini di sekitar pantai Cox’s Bazar penuh sesak dan tidak layak untuk dihuni. Penyakit dan kejahatan terorganisir merajalela, pendidikan terbatas dan pengungsi tidak diizinkan untuk bekerja.
Namun, sebagian besar warga Rohingya telah menyatakan keengganan untuk kembali ke Myanmar, dengan alasan keamanan.
Bangladesh berusaha untuk mulai mengirim pengungsi kembali ke Myanmar di bawah kerangka kerja bilateral pada November lalu, tetapi tidak ada yang berkeinginan untuk pergi.
Rohingya tidak diakui sebagai warga negara di Myanmar, mereka tidak memiliki kewarganegaraan, dan menghadapi berbagai bentuk diskriminasi.
Menurut catatan The Associated Press – AP, Investigasi yang disponsori PBB pada 2018 merekomendasikan penuntutan Komando Militer Myanmar atas tuduhan kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena kekerasan yang dilakukan terhadap warga Rohingya.
Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, kini menghadapi dilema yang akan menjeratnya atas implikasi gelombang berdarah genosida.
Interaksi Berita