Aung San Suu Kyi Menanti Justifikasi Mahkamah atas Kejahatan Genosida

BELANDA ✪ Badan kehakiman utama atau Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa di Den Haag mengeluarkan keputusan minggu depan bagi pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi atas Kejahatan Genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya di negara Asia Tenggara itu, Rabu.
Perwakilan organisasi besar negara-negara Islam, Gambia, Afrika Barat, meminta majelis persidangan Mahkamah Internasional bulan lalu untuk menangkap temuan data riil dari berbagai pihak, baik penelusuran dan investigasi yang dilakukan para wartawan maupun organisasi HAM.
Penasehat hukum atau pengacara yang mewakili Gambia pada persidangan Desember lalu menunjukkan kepada hakim, bukti-bukti kuat dan masif adanya pelanggaran HAM berat di Rakhine. Para saksi dan korban yang selamat mengatakan militer dan kelompok militan yang didukung tentara melakukan pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran rumah warga Rohingya berikut memaksa lebih dari 700 ribu muslim Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.
Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi tetap bersikukuh membela aksi dan tindakan militernya sebagaimana kekuatan yang dahulu pernah mendekamkannya sebagai tahanan rumah selama 15 tahun dari 21 tahun masa penahanannya sejak pemilihan umum tahun 1990.
Aung San Suu Kyi mengatakan kepada majelis persidangan Mahkamah Internasional, bahwa kaum laki-laki, perempuan dan anak-anak merupakan konsekuensi pemicu permusuhan tragis yang dimulai oleh pemberontak Rohingya.
Dirinya juga memohon kepada majelis hakim untuk membatalkan kasus ini, dan ia menyangkal seluruh data yang dihimpun oleh Gambia, dan merupakan gambaran faktual yang tidak lengkap dan menyesatkan tentang apa yang terjadi di negara bagian Rakhine utara Myanmar.
Pengadilan Internasional tetap konsisten menjatuhkan keputusan pada 23 Januari ini, demikian dicatat Associated Press – AP. Perintah tersebut bersifat final dan mengikat secara yuridis, meskipun yurisdiksi pengadilan itu sendiri tidak memiliki kekuatan penegakan, akan tetapi sistem tersebut bagian dari kontur PBB.
Sementara gelar bergengsi yang telah digapai Aung San Suu Kyi di bidang penegakan hak asasi manusia (HAM) yang diberikan sebuah museum di Amerika Serikat telah dicabut.
Interaksi Berita