Apindo: Pembatasan Sosial akan Berdampak Bagi Usaha

Kasus COVID-19 di Indonesia kembali naik signifikan. Sejumlah pakar epidemiologi menyarankan pemerintah untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau bahkan lockdown nasional. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan lockdown akan berdampak negatif bagi usaha.

JAKARTA ✪ Desakan agar pemerintah melakukan lockdown nasional terus bergulir seiring meningkatnya kasus corona pasca libur lebaran 2021. Tidak hanya untuk mengendalikan laju perebakan virus, opsi lockdown diyakini bisa membuat perekonomian Indonesia lebih baik ke depannya.

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengatakan lockdown sudah terbukti menyelamatkan perekonomian China untuk bisa keluar dari kondisi resesi. Bahkan negara tirai bambu ini merupakan salah satu negara dengan pemulihan ekonomi paling cepat setelah pemberlakukan lockdown. Menurutnya, kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara Mikro, tidak cukup untuk menangani pandemi secara efektif, sehingga perekonomian tidak kunjung membaik.

“Jadi memang harus dilakukan kebijakan (lockdown) secara nasional. Kalau di China, pada waktu lockdown, kuartal pertama negatif, bahkan cukup dalam, tapi di kuartal-II sudah positif dan China salah satu negara yang paling cepat keluar dari resesi ekonomi. Di kuartal-I 2021 ekonomi China bahkan tumbuh 18,3 persen. Jadi, itu salah satu bukti kongkrit bahwa ekonomi akan terkontraksi dalam satu kuartal, tapi setelah itu pertumbuhannya akan tinggi terus,” ujar Bhima kepada VOA, di Jakarta, Selasa (22/6).

Bhima mengakui lockdown, yang disarankan dilakukan dua minggu, akan membuat sektor yang terkait dengan mobilitas penduduk seperti retail, transportasi, perhotelan, dan restoran terkontraksi cukup dalam. Maka dari itu, katanya, ada dua syarat yang harus dilakukan pemerintah apabila ingin menerapkan kebijakan tersebut. Pertama, ujar Bhima, menggeser anggaran pemerintah seperti anggaran untuk pembangunan infrastruktur ke sektor kesehatan. Menurutnya, jika lockdown berjalan efektif, maka anggaran dalam sektor kesehatan tidak akan terlalu membengkak.

“Kemudian berikutnya bicara soal perlindungan sosial untuk mengkompensasi mereka yang rentan di-PHK, mereka yang kehilangan pendapatan secara harian, juga memberikan insentif bagi pelaku usaha secara langsung berbentuk subsidi khususnya bagi UMKM. Itu yang harus disiapkan skenarionya,” jelasnya.

APBN akan kuat
Bhima memastikan bahwa APBN akan kuat. Ia memaparkan permasalahan dalam APBN saat ini adalah banyaknya anggaran yang dialokasikan secara tidak tepat, dan tidak urgent dalam masa pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah wacana work from Bali bagi aparatur sipil negara (ASN) yang membuat belanja pegawai dan barang menjadi gemuk.

“Itu kan harus direalokasi. Kemudian ada pembangunan infrastruktur bisa ditunda dulu karena percuma membangun infrastruktur dengan kondisi seperti ini sekarang juga terpengaruh, delay juga. Kalau sama-sama ada delay atau ada penundaan pembangunan infrastruktur karena ledakan kasus COVID-19, lebih baik anggarannya dialihkan untuk kesehatan dulu,” jelasnya.

Pemerintah, menurut Bhima, sudah mempunyai landasan hukum yakni Undang-Undang (UU) nomor 2 tahun 2020 untuk bisa melakukan realokasi anggaran dalam APBN. Ia memperkirakan apabila lockdown secara nasional dilakukan selama kurang lebih dua minggu, maka pertumbuhan ekonomi pada kuartal III akan terkontraksi cukup dalam hingga lima persen. Namun pada kuartal selanjutnya, ia yakin perekonomian akan membaik, apalagi kuartal IV bertepatan dengan Natal dan Tahun baru.

“Natal dan Tahun Baru ini momentum musiman untuk mendorong masyarakat belanja. Jadi itu memang skenario dari lockdown dibandingkan dengan seperti sekarang, ekonomi tumbuh tidak optimal, macet lagi, buka lagi. Jadi pelaku usaha dan investor susah untuk melakukan perencanaan bisnis jangka panjang,” kata Bhima.

Apabila lockdown berjalan cukup efektif, dan penanganan pandemi berjalan dengan baik dan konsisten, Bhima yakin perekonomian pada tahun depan pun akan tumbuh positif.

“Kalau skenarionya lockdown sekarang, 2022 sudah mulai positif. Kemungkinan besarnya akan positif bisa sampai 5-6 persen. Karena orang sudah bisa langsung belanja. Kenapa saya sarankan lockdown? Karena menunggu vaksinasi masih lima persen dari target. Jadi vaksinasi OK, tapi kan masih panjang untuk mencapai herd immunity,” tuturnya.

Perusahaan sulit untuk bertahan
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan kalangan pengusaha sebenarnya tidak punya banyak pilihan selain mengikuti kebijakan pemerintah, termasuk apabila dilakukan lockdown nasional, meskipun akan berdampak cukup negatif terhadap jalannya usaha mereka.

“Kebijakan ini sangat berat bagi upaya pemulihan kinerja usaha, khususnya untuk pelaku usaha di sektor retail, perdagangan, dan sektor hotel, restoran yang selama ini masih terdampak negatif oleh pandemi secara signifikan. Sekurang-kurangnya pembatasan ini akan berdampak pada turunnya proyeksi penerimaan mereka. Padahal pelaku di sektor-sektor ini sebetulnya masih rentan terkena krisis cashflow dan baru saja mulai membaik penerimaannya,” ungkapnya lewat pesan singkat kepada VOA.

Lebih lanjut, Shinta menjelaskan bahwa berbagai pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, apabila berlanjut dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, berpotensi meningkatkan angka pengangguran, terutama untuk pekerja berstatus kontrak dan outsourcing. Pasalnya, dalam kondisi penurunan pendapatan akibat kebijakan pembatasan tersebut, perusahaan akan jauh lebih sulit bertahan tanpa meningkatkan efisiensi biaya operasional, di mana biaya tenaga kerja umumnya menjadi komponen biaya yang terbesar.

Kalangan pengusaha, kata Shinta, berharap kebijakan pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah bisa dilakukan secara konsisten dan ampuh untuk menegakkan protokol kesehatan di masyarakat, sehingga berbagai pembatasan mobilitas ini tidak harus berlarut-larut.

“Kami berharap masyarakat lebih waspada akan bahaya pandemi dan lebih meningkatkan disiplin diri untuk melaksanakan prokes. Kami juga berharap pemerintah memberikan dukungan finansial (baik dalam bentuk relaksasi kredit atau suntikan modal baru) bagi pelaku usaha di sektor-sektor yang terkena dampak paling besar dari kebijakan pengetatan ini agar tingkat kepailitan atau penutupan usaha bisa diminimalisir dan potensi pertumbuhan kegiatan ekonomi yang melambat atau hilang karena kebijakan ini bisa di-recover dengan cepat ketika trend pandemi sudah turun,” pungkasnya.

Pemerintah Pilih Ekonomi atau Kesehatan?
Sejak dilanda pandemi, Presiden Joko Widodo tidak pernah memilih opsi lockdown seperti negara-negara lain. Alasannya adalah untuk menyeimbangkan kondisi perekonomian dan kesehatan. Ketika kasus corona mulai naik secara cepat dan siginifkan, pemerintah pun memilih penguatan kebijakan PPKM Mikro.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan sesuai dengan arahan Jokowi, kedua isu ini yakni kesehatan dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam penanganan pandemi, dan harus berjalan beriringan. Meski begitu, pemerintah kata Budi akan tetap mengutamakan isu kesehatan dalam rangka mengendalikan pandemi COVID-19.

“Bapak Presiden sudah jelas di awal bahwa ekonominya tidak mungkin bisa akan selesai (pulih) kalau kesehatannya tidak selesai, karena memang isu utamanya adalah isu kesehatan. Oleh karena itu Bapak Presiden mengutamakan isu kesehatan ini harus selesai, karena tidak mungkin ekonominya bisa balik kalau isu kesehatannya tidak selesai,” kata Budi.

Saran Bhima agar pemerintah menggeser sementara anggaran ke bidang kesehatan tampaknya sejalan dengan fokus Presiden Jokowi untuk lebih mengutamakan isu kesehatan dalam penanganan pandemi. Pengalihan anggaran memungkinkan pandemi COVID-19 lebih cepat terkendali, sehingga ekonomi akan segera pulih. [gi/ka]

Interaksi Berita
Interaksi Komentar: